Kanal

Memenuhi Hak Warga Pulau Kera, Pemerintah Pura-pura Tidak Tahu?

Kondisi rumah masyarakat di Pulau Kera - POS KUPANG/DION KOTA

POS KUPANG.COM -- Mengenai nasib warga Pulau Kera, staf ahli DPR RI, Isidorus Lilijawa menulis sesuatu yang menarik di akun facebooknya. Sepulang dari Pulau Kera bersama Sobat Fary (SoFar), Isidorus tergerak hati menuangkan tulisan seperti dikutip berikut ini.

Pulau Kera yang dalam banyak aspek "terbelakang" sudah saatnya diperjuangkan menjadi semakin baik dalam kualitas kehidupan mereka. Sekitar 400-an warga Pulau Kera, laki perempuan, tua muda, besar kecil, butuh campur tangan agar mereka bisa memiliki sekolah, sarana kesehatan, fasilitas air minum, sarana ibadah, fasilitas penerangan serta kesungguhan membangun Pulau Kera sebagai spot wisata berbasis kerakyatan. Kiranya negara segera hadir dalam keterbelakangan mereka.
Ini adalah salah satu penggalan dari statusnya.

Menuai banyak tanggapan netizen, Isidorus tetap kukuh pada pendiriannya bahwa masyarakat di Pulau Kera juga mesti diperhatikan.

Terlepas dari salah atau tidaknya mereka menempati pulau itu, pelayanan kependudukan dan kemasyarakatan mesti mereka dapat sebagaimana layaknya warga di daerah lainnya.

Pulau Kera yang ada di depan mata ibukota Provinsi NTT memang terasa asing di negeri sendiri. Entah mungkin karena penghuninya nelayan biasa, polemik keberadaan mereka sudah lama terjadi. Jangan manjakan mereka. Nanti besar kepala dan tidak mau pindah dari sana. Itu kata sebagian orang yang terdengar sayup.

Namun ada yang mengatakan, mereka juga punya hak seperti warga negara Indonesia lainnya di negeri ini. Mereka menempati pulau itu, tentu ada sebabnya. Jangan langsung memvonis salah dan juga membenarkan keberadaan mereka.

Sebenarnya, pemerintah bisa saja menggunakan kuasa untuk menyelesaikan persoalan ini. Pasti ada kritik dan gejolak ketika sebuah kebijakan dikeluarkan. Namun, mesti dilakukan dan harus sesegera mungkin. Pasalnya, bila terus dibiarkan akan menambah rumitnya persoalan di kemudian hari.

Akan menjadi panjang bila keberadaan warga Pulau Kera dipolitisir. Masyarakat akan terpecah. Kubu pro dan kontra akan saling klaim. Hukum rimba kemudian bisa saja terjadi. Siapa kuat dia menang. Siapa di belakang dia, akan jadi penentu persoalan berakhir di mana.

Dan, hal ini yang tentu tidak kita inginkan terjadi. Akan ada rasa sakit bila sebuah keputusan dikeluarkan. Namun rasa sakit itu tak akan terjadi bila ada saling pengertian dan pemahaman. Kalau mau jujur, memang Pulau Kera tidak cocok untuk permukiman.

Menjadikannya sebagai spot wisata tampaknya lebih cocok dan tepat. Namun, ketika kondisinya seperti ini, apa yang mesti dilakukan. Bukankah negara menguasai air dan bumi namun harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat? Semoga cepat tuntas. *

Penulis: PosKupang
Editor: Putra
Sumber: Pos Kupang Cetak

Beredar Isi Percakapan Asusila Kepsek SMAN 7 Mataram yang Menyeret Baiq Nuril

Berita Populer