Kanal

Jabatan Jadi Taruhan

KELUARGA -Ketua Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Beda Daton, SH bersama istri dan kedua anaknya. - POS KUPANG/NOVEMY LEO

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Menjadi pengawas sekaligus menerima dan menyelesaikan berbagai laporan pengaduan masyarakat atas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah dan swasta di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), harus dijalankan oleh Darius Beda Daton, SH, selaku Kepala Ombudsman Perwakilan NTT.

Tidak mudah memang menjalankannya. Salah-salah bisa saja menjadi musuh banyak orang, terutama pihak yang dilaporkan masyarakat. Namun amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Apa saja pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik yang biasa diterima Ombudsman NTT, bagaimana penyelesaiannya, apa kendalanya dan sejauhmana tugas dan kewenangan itu dijalankannya? Semua dijelaskan oleh Darius dalam wawancara eksklusif dengan wartawati Pos Kupang, OMDSMY Novemy Leo, Sabtu (19/9/2015) siang.

Masyarakat NTT belum banyak tahu tentang Ombudsman. Bisa dijelaskan apa itu Ombudsman?
Ombudsman adalah lembaga negara yang sama dengan lembaga negara lain yang dibentuk dengan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Ombudsman merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara.

Serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Termasuk pelayanan di institusi TNI/Polri dan seluruh SKPD mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Dan di NTT ini Ombudsman sudah hadir sejak tahun 2005 atau sudah 10 tahun lalu.

Apa sih tugas dari Ombudsman?
Salah satu tugas Ombudsman adalah menangani berbagai keluhan masyarakat korban maladministrasi publik. Tugas lainnya yakni melakukan pemeriksaan substansi atas laporan; menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman; melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan; membangun jaringan kerja; melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh UU.

Apa yang dimaksud dengan pengaduan maladministrasi itu?
Pengaduan maladministrasi itu objeknya luas sekali ya. Namun maladministrasi antara lain seperti perbuatan melawan hukum, pelayanan publik yang buruk, penyalahgunaan wewenang, tidak adil, diskriminatif, membuat berlarutnya suatu pelayanan, adanya pungutan liar alias pungli.

Jadi masyarakat yang merasa tidak dilayani dengan baik oleh petugas di instansi pemerintah maupun swasta seperti BUMN, BUMD, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan, termasuk TNI/Polri, yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, bisa memberikan laporan pengaduan kepada Ombudsman.

Dalam menjalankan tugasnya, kewenangan apa yang dimiliki oleh Ombudsman?
Kewenangan Ombudsman yakni kami bisa meminta keterangan secara lisan dan atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman. Kami juga bisa memeriksa keputusan, surat- menyurat, atau dokumen lain yang ada pada pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan.

Halaman
1234
Editor: omdsmy_novemy_leo
Sumber: Pos Kupang Cetak

Kronologi Lengkap Mahasiswi Dibunuh Pacar di Aceh, Diajak Jalan hingga Pelaku Kabur ke Rumah Ipar

Berita Populer