Kanal

VIDEO: Bupati Tidak Bisa Keluarkan Rekomendasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG --- "Dalam Keputusan Presiden (Kepres) RI Nomor 80 Tahun 2004 tidak bisa bupati mengeluarkan rekomendasi atau keputusan dalam menetapkan proyek itu dilakukan penunjukan langsung (PL) atau lelang. Dan dalam Keppres itu tidak kenal rekomendasi,"

Hal ini disampaikan ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( LKPP) Ir. Yahya, M.Si dalam sidang lanjutan kasus Pasar Alok di Pengadilan Tipikor Kupang, Kamis (11/6/2015).

Sidang agenda pemeriksaan saksi ini dipimpin Ida Bagus Dwiyantara, S.H,M.Hum dengan anggota, Jamser Simanjuntak, S.H dan Ansyori Syaefudin,S.H dibantu panitera pengganti Hana Fenat, S.H.

Terdakwa Ir. Heriando Siku alias Heri Siku didampingi Drs.Ben Hadjon, S.H sebagai penasehat hukum. Sedangkan saksi yang dihadirkan JPU Kejari Maumere adalah Ir. Yahya (ahli LKPP)

JPU, Jeremian Penna, S.H dan Noven Bulan, S.H, M,Hum. "Ada telaah dari Dinas Kimpraswil Sikka soal PL dan dalam surat telaah ada jumlah rekanan yang tercantum di sana. Kemudian bupati keluarkan rekomendasi. Bagaimana tanggapan ahli soal ini," tanya Ansyori.

Yahya menegaskan, di dalam Keppres 80/2004 telah jelas bahwa tidak mengenal adanya rekomendasi dari kepala daerah (bupati). Ketika ditanyai oleh Ansyori soal mekanisme yang terjadi dalam proyek Pasar Alok terutama soal penunjukan langsung (PL), Yahya mengatakan, untuk pekerjaan PL biasanya untuk proyek dengan nilai anggaran Rp 50 juta ke bawah.

"Lalu apakah dengan rekomendasi bupati untuk PL bisa atau tidak,"

Yahya mengatakan dalam Keppres 80/2004 tidak mengenal adanya rekomendasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ansyori juga menanyakan soal apabila proyek dengan anggaran diatas Rp 50 juta kemudian dipecahkan seperti proyek Pasar Alok dipecah sebanyak tujuh paket apakah bisa dilakukan PL. "Ini proyek tahun tunggal bukan jamak dan kalaupun dipecah menjadi tujuh paket itu bisa tetapi harus lelang tidak bisa PL," kata Wahyu.

Sedangkan soal kerugian keuangan negara Yahya mengatakan dirinya melihat dari segi aturan atau regulasi saja sedangkan kerugian negara tidak.

Dan soal harga perkiraan sendiri (HPS) Wahyu mengakui dibuat panitia pelelangan dan disahkan oleh PPK.
Sementara saksi lainnya Gaudensia Parera tidak dapat hadir dipersidangan sehinggga keterangannya dibacakan oleh JPU, Jeremias Penna, S.H.

Untuk diketahui, proyek pembangunan Pasar Alok di Kabupaten Sikka tahun 2006 dengan pagu anggaran Rp 5,5 miliar lebih sedangkan kontraknya sebesar Rp 5,4 miliar lebih. Dan kerugian negara yang terjadi sekitar Rp 1 miliar lebih. Proyek ini meliputi tujuh item dan dikerjakan juga oleh tujuh rekanan.

Editor: omdsmy_novemy_leo
Sumber: Pos Kupang Cetak

Wanita Tewas Dalam Lemari Pernah Unggah Foto Bersama Pelaku, Sempat Usir dari Kos sebelum Dibunuh

Berita Populer