Rumah dan Listrik Kurangi Angka Kemiskinan di NTT

Rumah dan Listrik Kurangi Angka Kemiskinan di NTT

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Untuk menurunkan angka kemiskinan atau jumlah keluarga miskin di Provinsi NTT, maka bisa dilakukan dengan intervensi pemerintah yakni membangun rumah layak huni dan pemasangan jaringan listrik.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD NTT, Yohanes Rumat kepada POS-KUPANG.COM, Jumat (26/7/2019).

Menurut Yohanes, untuk mengurangi angka kemiskinan yang dialami NTT selama ini , mak perlu ada skenario yang didisain oleh pemerintah provinsi NTT dan kabupaten/kota.

"Dua hal menjadi kunci menurunkan angka kemiskinan di NTT, adalah intervensi pemerintah dalam membangun rumah layak huni serta pemasangan jaringan listrik di rumah warga," kata Yohanes.

Ketua DPC PKB Kabupaten Manggarai Timur ini menjelaskan, dengan adanya program Presiden Joko Widodo terkait dengan Indonesia terang yang geliatnya sudah mulai terasa oleh rakyat di semua pelosok Tanah air termasuk NTT dan kabupaten kota lewat perluasan jaringan tiang dan kabel listrik.

"Dari semangat dan program ini maka pemerintah Provinsi NTT dan kabupaten/kota wajib memberikan subsidi atau meteran gratis kepada keluarga miskin," katanya.

Dikatakan, DPRD provinsi NTT maupun DPRD kabupaten/kota NTT wajib mendorong anggaran sesuai data jumlah keluarga miskin yang tersebar di daerah masing-masing yang dilalui jaringan listrik kabel. Karena,indikator kemiskinan antara lain listrik dan kondisi rumah (lantai tanah).

"Ini bermaksud kalau jaringan listrik sudah terpasang meterannya di rumah penduduk yang tadinya tidak berlistrik maka status kemiskinannya akan dihapus dengan adanya aliran listrik ini. Dengan demikian angka kemiskinan berkurang," katanya.

Selain pemerintah memperjuangkan aliran atau meteran listrik gratis, lanjutnya ,untuk keluarga miskin DPRD provinsi NTT juga mendesak pemerintah provinsi NTT atau kabupaten kota di NTT memprogramkan rumah layak huni bagi keluarga miskin dan bersifat sporadis.

"Artinya sinegisitas antara perencanaan dari pemerintah provjnsi NTT dan kabupaten kota sejalan. Contoh di tahun 2020 pemerintah provinsi NTT dan DPRD provinsi NTT akan membangun rumah layak huni 10 unit rumah setiap Desa yang ada di NTT, " ujar Wakil Ketua Assita NTT.

Yohanes yang kembali terpilih sebagai Anggota DPRD Periode 2019-2024 ini mengatkan, jikalau selama lima tahun anggaran atau periodesasi Gubernur terpilih menganggarkan dana untuk hal ini, maka pihaknya yakin terjadi pengurangan keluarga miskin.

"Lalu para bupati dan wali kota juga berharap memiliki program yang sama ,yakni memberikan rumah bantuan layak huni yang sama. Selaku anggota DPRD provinsi NTT dari Fraksi PKB mengharapkan Gubernur NTT dan para Bupati/wali kota harus punya pemahaman yang sama cara mengurangi angka kemiskinan yang dari waktu ke waktu di NTT ," ujarnya.

Yohanes yang juga sebagai Wakil Ketua Tanfidz DPW PKB NTT ini mengatakan, sebenarnya dengan intervensi itu, maka angka kemiskinan harus menrun ,namun fakta yang terjadi,kemiskinan meningkat.

• 180 Pemain Caci di Matim Akan Pentas di Borong

"Ada apa sebenarnya dengan pemerintahan provinsi NTT dan pemerintahan kabupaten/kota yang kita cintai ini?

Berharap para para bupati jangan berjalan sendiri - sendiri demikian juga wali kota. Saya yakin kalau pemerintah provinsi NTT atau kabupaten kota dimasa yang akan datang fokus pada subsidi meteran listrik gratis dan membangun rumah layak huni secara sporadis maka angka kemiskinan di seluruh NTT akan turun," ujarnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)