Petugas PPD Menghilang, Pleno KPU Intan Jaya Papua Terhambat

Akibat Petugas PPD Menghilang, Pleno KPU Intan Jaya di Papua Terhambat

Editor: Kanis Jehola
KOMPAS.com/Dok Bawaslu Papua
Masyarakat dari Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya, Papua, berunjuk rasa di Kantor Bawaslu Intan Jaya untuk meminta hasil rekapitulasi suara di tempat mereka dikembalikan seperti semula karena ada kecurigaan petugas PPD setempat melakukan kecurangan, Jumat (3/5/219). 

Akibat Petugas PPD Menghilang, Pleno KPU Intan Jaya di Papua Terhambat

POS-KUPANG.COM | JAYAPURA - Pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi suara di Kabupaten Intan Jaya, Papua, terhambat karena beberapa petugas Panitia Pemilihan Distrik (PPD) menghilang.

Hal ini dibenarkan oleh Ketua KPU Papua Theodorus Kossay saat dihubungi melalui telepon, Sabtu (4/5/2019).

"Saya sudah kroscek langsung ke ketua KPU Intan Jaya, PPD ini ke Nabire, dan setelah dikroscek ternyata hanya 1 PPD saja," ujarnya.

Lelaki Ini Hidup Menggelandang hingga Tinggal di Gubuk Reyot Gara-gara Rumah Dijual Anak

Hilangnya oknum PPD tersebut, kata Theodorus, telah membuat masyarakat di Intan Jaya curiga ada upaya mengubah hasil rekapitulasi di tingkat distrik.

Bahkan dua kelompok masyarakat pada Jumat (3/05/2019) sempat bentrok di Distrik Sugapa saat menunggu pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten.

"Sempat ricuh lantaran adanya kecurigaan kepada PPD, saya sudah sempat komunikasi dengan ketua KPU sehingga suara yang diatur (diubah) akan dikembalikan sesuai kesepakatan masyarakat," katanya.

Kementerian PUPR Mulai Membangun Tiga Jembatan di Belu

Theodorus mengakui ada indikasi petugas PPD tidak netral dan mereka sengaja pergi ke Kabupaten Nabire untuk mengubah hasil suara.
Hal tersebut pun ditegaskan juga oleh anggota Komisioner Bawaslu Papua Ronald Michael Manoach yang memandang ada ketidaknetralan pihak penyelenggara di tingkat distrik.

Ia mengaku Bawaslu sudah memprediksi masalah tersebut akan muncul karena beberapa hari sebelumnya para PPD dan Panwas Distrik Agisiga tidak ada di Intan Jaya.

"Bawaslu merekomendasikan pleno ditunda karena sejatinya yang membacakan hasil rekap itu PPD, tapi PPD-nya tidak ada," tuturnya.

"Kemarin kan saya ke sana (30/4/2019), waktu supervisi pertama, saya sudah melihat potensi bahwa di daerah ini relatif rawan untuk terjadi konflik seperti ini. Lalu dari setiap laporan dan keluhan yang dibawa oleh masyarakat ke kantor Bawaslu, karena di kantor KPU ini selalu tidak ada aktivitas di sana," sambung Ronald.

Sementara Kapolsek Sugapa Ipda Patria Wanda Sigit mengakui sempat terjadi bentrokan antara kelompok massa pada Jumat siang (3/05/2019).

Dua kelompok massa yang bertikai saling melempar batu yang justru membuat beberapa aparat kepolisian terluka.

"Pleno tidak ricuh karena belum sempat pleno, dan massa adalah para pendukung caleg DPRD kabupaten. Kericuhan tadi hanya lempar batu, panahnya belum sempat keluar karena kita langsung amankan," ucapnya yang dihubungi melalui sambungan telepon pada Jumat (3/5/2019).

Menurut dia, kericuhan terjadi karena masyarakat menduga adanya indikasi ketidaknetralan PPD yang ingin mengubah hasil rekapitulasi suara.

Sumber: Kompas.com
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved