Ketua MA : Kinerja Penyelesaian Perkara Pengadilan Tingkat Banding Masih Kurang

Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H, M.H berada di Labuan Bajo pada hari in

Ketua MA : Kinerja Penyelesaian Perkara Pengadilan Tingkat Banding Masih Kurang
POS KUPANG/SERVAN MAMMILIANUS
Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H, M.H (kaca mata) berada di Labuan Bajo pada hari ini, Senin (22/4/2019). 

Ketua MA : Kinerja Penyelesaian Perkara Pengadilan Tingkat Banding Masih Kurang

POS--KUPANG.COM | LABUAN BAJO--Ketua Mahkamah Agung (MA)
Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H, M.H berada di Labuan Bajo pada hari ini, Senin (22/4/2019).

Dia mengikuti dan memimpin kegiatan launching Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tingkat banding dan pembinaan teknis dan administrasi yudisial 2019 di aula Hotel Laprima Labuan Bajo Senin pagi.

Pada kesempatan itu dia menyampaikan bahwa kinerja penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding dari data dua tahun terakhir masih kurang, termasuk pengadilan pajak.

BI Kembangkan UMKM, Ini Alasannya

Ramalan Zodiak Besok Selasa 23 April 2019 Aries Ambisius Cancer Ada Masalah Kesehatan Leo Sukses

Partai Golkar Siap Kawal Pleno Rekapitulasi

"Pengadilan tingkat banding sebagai porpos Mahkamah Agung justru tertinggal dari tingkat peradilan lainnya. Upaya optimalisasi pemanfaatan keunggulan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi perkara pada pengadilan tingkat banding ini salah satunya dilatarbelakangi oleh kurangnya tingkat kinerja penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding dari data dua tahun terakhir," kata Hatta.

Dia menjelaskan, tingkat akseptabilitas terhadap putusan pengadilan tingkat banding dua tahun terakhir berturut-turut hanya sebesar 39,64% dan 35,08%.

"Jadi baik produktivitas maupun akseptabilitas semuanya menurun. Jadi saya minta semua hakim tinggi supaya sentilan ini memotivasi untuk bekerja lebih baik," kata Hatta.

Disampaikannya pengadilan tingkat banding versi 3.2.0 dikembangkan terintegrasi sehingga seluruh aplikasi perkara Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya akan menjadi satu kesatuan yang saling sinkron.

Dengan demikian publik juga dapat mengakses.

"Maksudnya agar masyarakat bisa mendapatkan informasi perkara secara cepat dan akurat selanjutnya agar aplikasi ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya. Semua aparatur peradilan tingkat banding dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan disiplin dalam penerapan dengan pemanfaatan aplikasi ini," kata Hatta.

Dia berharap pengadilan tingkat banding dapat terdorong untuk meningkatkan kinerja penyelesaian perkara agar dapat memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat pencari keadilan.(lLaporan Reporter POS kUPANG.COM, Servatinus Mammilianus)

Penulis: Servan Mammilianus
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved