Ketua DPRD Manggarai Barat Minta Pemerintah Selesaikan Masalah Aset Tanah di Keranga

Ketua DPRD Manggarai Barat minta pemerintah selesaikan masalah aset tanah di Keranga

Ketua DPRD Manggarai Barat Minta Pemerintah Selesaikan Masalah Aset Tanah di Keranga
POS-KUPANG.COM/Servatinus Mammilianus
Ketua DPRD Manggarai Barat, Blasius Jeramun 

Ketua DPRD Manggarai Barat minta pemerintah selesaikan masalah aset tanah di Keranga

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO - Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) Blasius Jeramun, meminta pemerintah di daerah itu segera menyelesaikan masalah aset berupa tanah di Keranga.

Menurutnya pemerintah terkesan diam terhadap status kepemilikan aset seluas 24 hektar itu.
"Ada orang yang sudah masuk ke tanah itu tetapi pemerintah ambil posisi diam. Ini yang kami di DPRD pertanyakan, ada apa. Kami sudah dijelaskan oleh Tapem bahwa ternyata pemerintah sudah dapat pengukuhan penyerahan tanah itu ke pemerintah. Mengapa pemerintah diam," kata Blasius kepada wartawan saat ditemui di ruangan kerjanya, Senin (8/4/2019).

Manggarai Tuan Rumah HUT ke-69 Pol PP Tingkat Provinsi NTT, Ini Persiapannya

Pihaknya kata dia bukan bermaksud menuduh pemerintah. "Kami bukan menuduh tetapi jangan sampai ada kong kalikong antara pemerintah dengan pihak tertentu terkait tanah itu," kata Blasius.

Setelah Pemilu 17 April 2019 kata dia, pihaknya akan memanggil pemerintah untuk membahas khusus tentang persoalan itu.

Calon Doktor STAKN Kupang Teliti Komunitas Islam dan Kristen di SoE

DPRD, kata dia, sudah memberi waktu kepada pemerintah sampai 10 April 2019 ini untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Sebelumnya saat sidang di DPRD Mabar tanggal 1 April 2019 lalu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Ambros Syukur, menjelaskan bahwa pemerintah sudah menangani persoalan itu sejak beberapa waktu lalu.

"Ada dokumen berupa foto kopi terkait aset tanah di Keranga, kami berusaha cari aslinya tidak ditemukan. Saya sudah sampaikan ke bapak bupati untuk terbitkan sertifikat," kata Ambros saat itu.

Ditambahkannya, lahan itu sudah diukur oleh BPN Provinsi NTT seluas 24 hektar lebih.
Saat hendak terbit sertifikat diumumkan di media dan ternyata ada pihak-pihak tertentu yang merasa punya hak di atas lahan yang sama.

"Kami sudah memfasilitasi penyelesaian persoalan itu tetapi tidak menemukan kata sepakat. Bahkan ada yang memegang surat aslinya," kata Ambros.

Dijelaskannya, pemerintah sudah dapat pernyataan bahwa benar tanah itu sudah diserahkan ke pemerintah. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Servatinus Mammilianus)

Penulis: Servan Mammilianus
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved