Kasus Pencurian Komodo, Pimpinan DPRD NTT Sinyalir Libatkan Jaringan Internasional

Kasus Pencurian Komodo, Pimpinan DPRD NTT Sinyalir Libatkan Jaringan Internasional

Kasus Pencurian Komodo, Pimpinan DPRD NTT Sinyalir Libatkan Jaringan Internasional
POS KUPANG/OBY
Yunus Takandewa,S.Pd 

Kasus Pencurian Komodo, Pimpinan DPRD NTT Sinyalir Libatkan Jaringan Internasional

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pimpinan DPRD NTT menilai kasus pencurian satwa Komodo yang terungkap beberapa waktu lalu melibatkan jaringan internasional. Karena itu, Pemprov NTT perlu bekoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menuntaskan kasus tersebut.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD NTT, Yunus Takandewa, Kamis (4/4/2019). Menurut Yunus, kasus tersebut disinyalir telah melibatkan jaringan internasional sehingga pemerintah baik Pemprov maupun Pemerintah Pusat perlu mendapat perhatian serius agar mata rantai tersebut segera diurai.

DPRD NTT Minta Pemprov Koordinasi dengan Pemerintah Pusat Mengatur Pengelolaan TNK

Dijelaskan, DPRD NTT, mengapresiasi atensi semua pihak dalam menanggapi kasus pencurian komodo termasuk aksi mahasiswa sebagai bentuk solidaritas penyelamatan ikon wisata NTT tersebut.

Dewan turut memberikan dukungan politik dan meminta pemerintah daerah bekerjasama dengan semua pihak termasuk pemerintah pusat dan Polri untuk menuntaskan kasus ini.

Kodi Mete Jadi Anggota Kopdit Swasti Sari

"Jadi ini juga sekaligus memberikan efek jera para pelaku. Dewan tentunya menyangkan kondisi ini di saat NTT lagi mendunia dengan berbagai objek wisata termasuk komodo sebagai lokomotifnya," katanya.

Anggota DPRD NTT asal Manggarai, Yohanes Rumat mengatakan, telah menjadi tanggung jawab anggota DPRD Provinsi NTT untuk mengetahui penyebab mengapa binatang komodo terkesan dijual secara bebas

"Saya percaya perlu ada kerjasama dan selama pengawasan dari parapihak terkait yang merupakan tanggung jawabnya seperti kepolisian, imigrasi,bea cukai,dan pengelolah TNK, ada kesan ini terjadi pembiaran dari waktu ke waktu," katanya.

Dia mengakui senang sahabat mahasiswa perduli dengan soal ini, sehingga secara ke lembagaan DPRD provinsi NTT wajib berkoordinasi guna menemukan titik soal dan titik solusi yang bisa cepat teratasi. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved