Bawaslu TTU Tangani Tiga Jenis Pelanggaran Pemilu

Sampai saat ini Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) Kabupaten Timor Tengah Utara ( TTU ) telah menangani tiga jenis Pelanggaran Pemilu.

Bawaslu TTU Tangani Tiga Jenis Pelanggaran Pemilu
POS-KUPANG.COM/TOMMY MBENU NULANGI
Ketua Bawaslu Kabupaten TTU, Martinus Kolo 

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU - Sampai saat ini Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) Kabupaten Timor Tengah Utara ( TTU ) telah menangani tiga jenis Pelanggaran Pemilu.

Tiga jenis pelanggaran pemilu yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten TTU yakni pelanggaran netralitas penyelenggara pemilu dimana ada anggota PPS yang tidak netral dalam melaksanakan tugas.

Sementara itu dua lainnya, Bawaslu Kabupaten TTU juga menemukan adanya pelanggaran netralitas ASN, dan temuan terkait adanya calon yang melakukan kampanye tanpa adanya surat tanda terima pemberitahuan (STTP).

Beda Daton Beberkan Alasan NTT Tempati Urutan Teratas Pelayanan dengan Kepuasan Tertinggi

Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten TTU, Martinus Kolo kepada POS- KUPANG.COM, Minggu (24/3/2019).

Martinus mengatakan, tiga jenis pelanggaran pemilu tersebut telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten TTU dan telah direkomendasikan kepada beberapa institusi untuk ditindaklanjuti.

TKI Asal Sumba Meninggal Dalam Bus di Malaysia Timur, Awalnya Berniat Pulang Menikah

"Untuk sementara sudah tiga jenis pelanggaran yang sudah kita tangani. Sementara untuk laporan yang lainnya belum ada," kata Martinus.

Dijelaskannya, terkait dengan pelanggaran netralitas ASN, pihaknya telah merekomendasikan kepada komisi ASN, karena ASN yang bersangkutan terbukti melanggar disiplin ASN.

"Jadi setelah kita lakukan pemeriksaan yang bersangkutan tidak melanggar pidana tapi hanya disiplin ASN sjaa," jelasnya.

Sedangkan untuk pelanggaran netralitas penyelenggara pemilu, Bawaslu Kabupaten TTU telah merekomendasikan kepada KPUD TTU untuk dilakukan pemecatan.

"Dan KPUD Kabupaten TTU juga sudah menindaklanjuti apa yang menjaei rekomendasi dari Bawaslu TTU," terangnya.

Sementara itu, untuk kasus pelanggaran calon yang tidak mengantongi STTP pada saat melakukan kampanye juga telah disidangkan dan calon tersebut telah dikenai sangsi.

"Kita sudah jatuhkan sangsi kepada calon yang bersangkutan, dan yang bersangkutan telah membuat surat pernyataan tertulis untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi," terangnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi)

Penulis: Lamawuran
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved