BREAKING NEWS: KPK Rekomendasikan Hukuman Mati Bagi Koruptor

Breaking news: Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) rekomendasikan Hukuman Mati bagi koruptor

BREAKING NEWS: KPK Rekomendasikan Hukuman Mati Bagi Koruptor
POS-KUPANG.COM/Gecio Viana
Koordinator Program Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Roro Wide Sulistyowati ketika diwawancarai awak media di Hotel On The Rock Jln Timor Raya, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, Kamis (21/3/2019). 

Breaking news: Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) rekomendasikan Hukuman Mati bagi koruptor

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) merekomendasikan hukuman mati bagi para koruptor.

Rekomendasi dari KPK akan diberikan kepada pihak DPR jika ada revisi Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Percepat Pelayanan, Nae Soi Ingin ASN Perbaiki Kinerja

Demikian disampaikan oleh Koordinator Program Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Roro Wide Sulistyowati saat sesi diskusi dalam Stakeholder Forum di Hotel On The Rock Jln Timor Raya Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, Kamis (21/3/2019).

"Dari KPK sebetulnya kami sepakat kalau ada revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 juncto 20 tahun 2001 kami perlu rekomendasikan untuk DPR. Hukuman tertinggi adalah hukuman mati," jelas Roro.

Bus Dibakar Setelah Menabrak Pengendara Motor, Polres Sleman Amankan 4 Orang Diduga Pelaku

Dijelaskannya, memang saat ini dalam undang-undang terdapat hukuman mati bagi para koruptor. Namun, terdapat dua syarat pemberlakuan hukuman mati tersebut.

Syarat pertama, kata Roro, jika mengkorupsi dana bantuan kemanusiaan. "Kalau misalnya kemarin di Lombok (Provinsi NTB) ada gempa terus kemudian ada yang mengkorupsi atau tsunami Aceh dan kemudian dana kemanusiaannya dikorupsi bisa diganjar hukuman mati," contohnya.

Lebih lanjut, syarat kedua, tindak pidana korupsi dilakukan saat negara dalam keadaan perang.

"Syarat kedua, negara dalam keadaan perang. Jadi saat negara dalam keadaan perang tiba-tiba ada yang mengkorupsi maka akan dihukum mati," ujarnya.

Roro menjelaskan, selain kedua syarat yang telah dijelaskan, koruptor akan dikenakan hukuman penjara maksimal dua puluh tahun penjara.

Halaman
12
Penulis: Gecio Viana
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved