Di Kabupaten Lembata, Front Mata Mera Tolak Pembangunan Awololong

Front Mahasiswa Lembata Makassar Merakyat (Front Mata Mera) menyatakan menolak pembangunan kolam apung awololong. Mereka menyebutkan membangun Awo

Di Kabupaten Lembata, Front Mata Mera Tolak Pembangunan Awololong
POS KUPANG.COM/FRANS KROWIN
UNJUK RASA -- Ikhram bersama belasan mahasiswa yang tergabung dalam Front Mata Mera, saat menggelar unjuk rasa di Taman Kota Lewoleba, Senin (18/3/2019). 

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Frans Krowin

POS KUPANG.COM, LEWOLEBA -- Front Mahasiswa Lembata Makassar Merakyat (Front Mata Mera) menyatakan menolak pembangunan kolam apung awololong. Mereka menyebutkan membangun Awololong sama artinya dengan membuang-buang uang di laut.

"Kami mahasiswa Lembata Makassar menolak upaya pemerintah membangun kolam apung awololong. Daripada membangun kolam apung, sebaiknya pemerintah membangun jalan, air dan listrik. Masyarakat Lembata lebih membutuhkan tiga hal ini daripada kolam Awololong."

Hal ini disampaikan Ikhram, salah satu orator dari Front Mata Mera saat berorasi di Taman Kota Lewoleba, Senin (18/3/2019). Aksi di tempat itu dengan maksud mengajak masyarakat Kota Lewoleba agar ikut bergabung dalam aksi yang dilakukan untuk menentang pemerintah membangun awololong.

Ajakan itu dilontarkan berkali-kali dengan maksud meminta masyarakat agar bergabung untuk sama-sama melakukan longmarch menuju Gedung DPRD dan Kantor Bupati Lembata di Lamahora.

Atas ajakan itu sejumlah anak muda ikut bergabung. Tapi banyak yang memilih menonton saja. Karena setelah belasan mahasiswa itu bergerak menuju tempat tujuan, masyarakat justeru kembali beraktivitas seperti biasa. Mereka memilih bubar dari taman kota kemudian melanjutkan pekerjaannya.

Ini Alasan Polres TTU Lepas 5.000 Liter BBM yang Ditahan Beberapa Waktu Lalu

Aksi Front Mata Mera itu dikawal ketat aparat Polres Lembata. Pengawalan itu dilakukan mulai dari Taman Kota Lewoleba hingga di Gedung DPRD Lembata. Sepanjang jalan itu, Kasat Lantas AKP Amrin memimpin langsung pengawalan tersebut. Terlihat aparat satlantas berada di depan dan di belakang pengunjukrasa.

Dalam orasinya, Ikhram meminta masyarakat agar sadar dan secara kritis mencermati setiap rencana yang dilakukan pemerintah. Salah satunya adalah rencana membangun awololong. Masyarakat jangan takut mengkritisi pemerintah karena sikap kritis itu merupakan roh dari demokrasi.

"Saya minta masyarakat agar jangan takut melawan pemerintah. Karena sikap masyarakat itu merupakan sisi lain dari bentuk kontrol publik terhadap rencana pemerintah melaksanakan pembangunan di daerah ini," tandas Ikhram.

Di Kabupaten Lembata, kata Ikhram, masyarakat tidak butuh Taman Kota. Masyarakat juga tidak butuh kolam apung yang dibangun pemerintah di Pulau Siput, Awololong. Yang dibutuhkan adalah pembangunan jalan, air dan listrik. "Tiga item ini lebih dibutuhkan oleh masyarakat Lembata," tandasnya.

Saat itu, Ikhram juga membeberkan data keuangan yang digunakan pemerintah untuk membangun kolam apung di Awololong. "Untuk kolam apung itu, uang yang dialokasikan itu Rp 7 miliar lebih. Andaikata uang sebanyak itu, digunakan untuk membangun tiga kebutuhan dasar masyarakat, yakni jalan, air dan listrik, maka masyarakat tentu akan menikmati hasilnya," tandas Ikhram.

Dikatakannya, kalau kolam apung itu dibangun, maka yang menikmati fasilitas tersebut adalah para wisatawan yang datang ke daerah ini. Pertanyaannya, seberapa banyak wisatawan ke Lembata sehingga pemerintah harus menggelontorkan dana bermiliar-miliar untuk membangun fasilitas tersebut?

Alangkah baiknya, kata Ikhram, pemerintah memrioritaskan pembangunan jalan.air dan listrik. Jika infrastruktur ini yang diprioritaskan, maka masyarakat tentu akan menikmati kue pembangunan yang dihadirkan pemerintah. "Ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Kalau sudah dipahami maka mari kita bergerak sama-sama menuju Gedung Dewan untuk tolak pembangunan awololong," ujarnya.

Ia juga mengatakan, kalau awololong sudah dibangun, maka masyarakat Lembaya tidak bisa lagi mengambil siput di pulau itu. Masyarakat tidak akan bebas lagi ke tempat itu untuk memilih siput setiap kali air laut surut.

Yang ada, ialah masyarakat bisa ke Awololong tapi tidak gratis lagi. Masyarakat harus bayar karena tempat itu sudah dibangun oleh pemerintah. "Ini menjadi salah satu alasan bagi Front Mata Mera menggalang massa untuk sama-sama menolak rencana pemerintah membangun awololong. "Katalan tidak pada awololong," tandasnya. (*)

Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved