Dua Pengacara Ini Dampingi Terdakwa Oan

Yohanis D Rihi,S.H dan Meriyeta Soruh,S.H, dua pengacara di Kota Kupang mendampingi terdakwa Frans Oan Semewa alias Oan di Pengadilan Negeri (PN) Lab

Dua Pengacara Ini Dampingi Terdakwa Oan
Dokumentasi John Rihi
John Rihi,S.H dan Meriyeta Soruh,S.H saat mendampingi terdakwa Frans Oan Semewa dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Kamis (28/2/2019). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/KUPANG - Yohanis D Rihi,S.H dan Meriyeta Soruh,S.H, dua pengacara di Kota Kupang mendampingi terdakwa Frans Oan Semewa alias Oan di Pengadilan Negeri (PN) Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Oan adalah terdakwa kasus dugaan pemalsuan dokemen.

Yohanis Rihi alias John Rihi kepada POS-KUPANG.COM, Kamis (28/2/2019) mengatakan, dirinya dipercayakan untuk membela atau sebagai Penasihat Hukum dari Oan. John Rihi bersama dua rekannya, Dr. Yanto M.P. Eko ,S.H,M.Hum dan Meriyeta Soruh,S.H.

"Kami dipercayakan sebagai penasihat hukum pak Oan Semewa atas kasus yang dituduhkan ,yakni dugaan pemalsuan dokumen, " kata John.

Dalam persidangan perdana di PN Labuan Bajo, lanjut John, dirinya yang langsung hadir bersama Mery Soruh, sedangkan Dr. Yanto Ekon berhalangan hadir.

Dalam kasus yang menimpa terdakwa Oan ini, sesuai dalam dakwaan kesatu JPU, bahwa Oan pada Selasa (5/5/2015) lalu, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dan bulan Mei 2015 ,atau setidak-tidaknya pada tahun 2015 bertempat di Polres Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN Labuan Bajo,dengan sengaja memakai akta otentik palsu berupa akta jual beli No 53/JB/KK/IV/1998, tanggal 22 Aparil1998 yang dibuat oleh Camat Komodo,Drs. Yos Vind Ndahur bertindak sebagai (PPAT) wilayah Kecamatah Komodo,yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dikatakan, usai pembacaan dakwaan, pihaknya langsung menyampaikan eksepsi.
Menurut John, bahwa dalam dakwaan JPU, terdapat ketidakcermatan surat dakwaan bahwa terdakwa dengan sengaja memakai akta otentik palsu, dengan menerapkan Pasal 264 ayat (2) KUHP atau dengan sengaja memakai surat palsu dengan menerapkan Pasal 263 (2) KHUP.

"Padahal tindak pidana dengan sengaja memakai akta otentik palsu sebagaimana dimaksud Pasal 264(2) atau dengan sengaja memakai surat palsu Pasal 263 (2) KUHP ,tidak dapat diterapkan secara berdiri sendiri, tanpa lebih dahulu penerapan ketentuan Pasal 264 (1) KUHP atau Pasal 263 (1) KUHP, guna membuktikan akta otentik atau surat yang digunakan terdakwa benar-benar palsu berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," jelasnya.

Dikatakan, dakwaan penuntut umum tidak didasari penerapan hukum yang cermat dan tepat. Bahkan, surat dakwaan sebagai dasar hak penuntutan JPU kepada terdakwa telah kadaluarsa.

"Karena itu, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim agar berkenan menerima dan mengabulkan eksepsi kami. Kami juga memohon majelis hakim menyatakan surat dakwaan JPU batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima," katanya.

John mengakui, tim penasihat hukum, juga memohon majelis hakim untuk memerintahkan JPU untuk mengeluarkan terdakwa dari rumah tahanan negara atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon memberi putusan yang seadil-adilnya.

Untuk diketahui, sidang perdaana kasus yang menimpa Oan ini dipimpin Majelis Hakim yang diketuai

Muhammad Nur Ibrahim,S.H, M.H didampingi I Gede Susila Guna Yasa,S.H dan Putu Lia Puspita, S.H,M.Hum dibantu Panitera Pembantu Yoksan Abimelek Tahun, S.H. *)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved