Berita Ekonomi Bisnis

Waspada, Fintech Ilegal dari Cina, Rusia dan Korea Selatan Operasi di Indonesia

Fintech ilegal yang beroperasi di Indonesia, ternyata ada juga yang berasal dari luar negeri seperti Cina, Rusia dan Korea Selatan.

Waspada, Fintech Ilegal dari Cina, Rusia dan Korea Selatan Operasi di Indonesia
POS-KUPANG.COM/Adiana Ahmad
Wakil Pemimpin OJK Provinsi NTT, I Wayan Sadnyana ketika menyampaikan materi pertumbuhan industri perbankan di NTT dalam Media Gathering OJK di Hitel Ella Kabupaten SBD, Kamis (1/11/2018). 

POS-KUPANG.COM| JAKARTA - Indonesia kini diserbu oleh fintech ilegal yang bukan hanya dari dalam negeri tapi juga berasal dari luar.

Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi telah memblokir total 635 penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi ilegal dari 2018 sampai awal 2019.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengatakan, bahwa pengembang platform ini bukan hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga negara-negara lain, seperti China, Rusia dan Korea Selatan.

"Kami sudah menghapus dan memblokir playstore dan website mereka. Fintech ilegal ini sebagai bentuk kejahatan kepada masyarakat karena tidak berizin dan memenuhi aturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016," kata Tongam di Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Walikota Kupang Lantik Empat Pengawas SD, Bangun Komunikasi yang Baik

Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi, Anggota DPRD NTT Praperadilkan Jaksa, Ini Alasannya

 Kondisi ini membuat otoritas kesulitan memantau server yang berada di luar negeri.

Pihaknya langsung memblokir ratusan entitas tersebut, yang menjajakan pinjaman online, baik dari layanan playstore, situs dan sosial media.

Kehadiran fintech ilegal ini dianggap berpotensi merugikan masyarakat dan layanan keuangan di Indonesia.

Indonesia dianggap menjadi pasar potensial bagi platform lending ilegal dari luar.

Namun, kehadiran fintech tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, ketimbang mengembangkan sektor Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Platform ilegal ini masuk dalam bisnis model pay day loan atau pinjaman kecil jangka pendek dengan menawarkan bunga tinggi tapi proses pencairan pinjaman cepat.

Tongam mengatakan, kehadiran fintech ini cenderung merugikan peminjam, karena proses penagihan tidak beretika, seperti pemaksaan, teror, mengakses data pribadi dan pelecehan seksual.

Diketahui, sepanjang tahun 2018, otoritas telah menghentikan operasi sebanyak 404 entitas.(tribunnews)

Editor: Hermina Pello
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved