Berita Ekonomi Bisnis

Sudah Satu Tahun Poktan Sama Rasa Harus Membeli Pupuk Nonsubsidi

Poktan Sama Rasa kesulitan mendapatkan pupuk subsidi sehingga terpaksa membeli pupuk non subsidi dengan harga yang mahal

Sudah Satu Tahun Poktan Sama Rasa  Harus Membeli Pupuk Nonsubsidi
POS-KUPANG.COM/Teni Jenahas
Petani Desa Laleten, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, Wenseslaus Ulu menanam padi sawah di musim tanam pertama (MT) periode Oktober-Maret 2019. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gordi Donofan

POS-KUPANG.COM | MBAY - Kelompok Tani (Poktan) Sama Rasa kesulitan mendapatkan pupuk subsidi sehingga terpaksa membeli pupuk non subsidi dengan harga yang lebih mahal.Kondisi ini sudah terjadi sejak tahun 2018.

Ketua Poktan Sama Rasa, Adrianus Ebo saat ditemui di Aegela Desa Bidoa Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo, Selasa (12/2/2019) mengaku kelompok tani yang berasal dari Desa Bidoa, Kecamatan Nangaroro mengeluh karena harga pupuk mahal.

"Sejak tahun 2018, petani terpaksa harus membeli pupuk non subsidi dengan harga yang sangat mahal," ujarnya.

Menurutnya, harga eceran pupuk urea Rp 9000/kg sedangkan bila membeli satu karung dengan ukuran 50 kg, maka petani harus mengeluarkan harganya Rp 400.000.

"Sementara kalau harga pupuk subsidi, petani cukup mengeluarkan biaya sebesar Rp 90.000 per karung," ungkapnya.

Untuk pupuk NPK, sejak 2018, petani tidak pernah mendapat jatah. Harga pupuk NPK bersubsidi sebesar Rp 115.000/ karung sementara yang non subsidi sebesar Rp 450.000/ karung.

Anggota Kelompok Tani Sama Rasa, Kanisius Bai Moedak, meminta kepada pemerintah kabupaten Nagekeo terutama kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo agar bisa memberikan perhatian kepada petugas penyuluh lapangan (PPL).

"Kalau di Desa Bidoa tidak ada PPL diharapkan agar bisa menempatkan petugas lain," ujarnya.

Pihak Yang Menerima Penghargaan dari Garuda Indonesia Kupang

Menurutnya, anggota poktan sulit melakukan konsultasi terkait masalah di lapangan karena tidak ada PPL. "Sebagai masyarakat, kami dengar bahwa ada PPL, tapi orangnya yang mana, masyarakat tidak pernah mengetahui," ungkapnya

Menurut Kanisius, pemerintah hendaknya melakukan tindakan tegas terhadap petugas tersebut.

Karena kalau dibiarkan tanpa ada sanksi yang tegas, maka kedepannya, perilaku seperti ini terus terjadi dan tidak ada manfaat bagi para petani.

"Kami minta, pemerintah tempatkan petugas yang lain di desa kami, karena kami sangat membutuhkan," ujarnya. (*)

Penulis: Gordi Donofan
Editor: Hermina Pello
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved