Gubernur NTT Lantik Empat Bupati, Begini Komentar Pengamat Politik Undana Kupang

Gubernur NTT Lantik Empat Bupati, Begini Komentar Pengamat politik Undana Kupang

Gubernur NTT Lantik Empat Bupati, Begini Komentar Pengamat Politik Undana Kupang
POS-KUPANG.COM/Gecio Viana
Pengamat Politik dan Kebijakan Politik dari FISIP Undana Kupang, Dr. Laurensius P. Sayrani, S.Sos., MPA saat ditemui di di ruang dosen Administrasi Negara, FISIP Undana pada Jumat (18/1/2019) siang. 

Gubernur NTT Lantik Empat Bupati, Begini Komentar Pengamat politik Undana Kupang

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pengamat Politik dan Kebijakan Politik dari FISIP Undana Kupang, Dr. Laurensius P Sayrani, S.Sos., MPA memberikan komentarnya terkait empat bupati yang dilantik oleh Gubernur NTT, Kamis (14/2/2019).

Empat bupati yang akan dilantik tersebut yakni Bupati Rote Ndao, Paulina Haning-Bullu, Bupati TTS, Epy Tahun, Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas dan Bupati Sabu Raijua, Nikodemus Rihi Heke.

Ketua Komisi V DPR RI Siap Perjuangkan Kelangkaan Pupuk dan Obat-Obatan

Dihubungi POS-KUPANG.COM pada Kamis sore, Laurensius mengatakan, Provinsi NTT adalah wilayah dengan persoalan yang kompleks sehingga dibutuhkan pemimpin politik dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memenuhi dua hal.

Pertama, pemimpin yang memiliki kompetensi secara politik dan kedua, ketika mereka terpilih, dibutuhkan dimensi lainnya yaitu soliditas kepala daerah dan wakilnya dalam merealisasikan visi politik mereka.

Dedari Kupang Berikan Surprise Saat Valentine

"Hal yang kedua ini penting karena potensi konflik terbuka maupun tertutup antara keduanya dimungkin untuk terjadi," katanya.

Lebih lanjut, pada level kepemimpinan, pembagian kewenangan atau tugas dan area kerja yang tidak jelas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah berpotensi menimbulkan disfungsional terutama bagi wakil kepala daerah dan ini bisa menjadi pintu masuk ganguan soliditas bagi keduanya.

Pembagian peran yang jelas pada batas tertentu, jelas Laurensius, dapat memperjelas alur koordonasi sekaligus memaksimal daya kerja keduanya secara efektif.

"Anggapan bahwa wakil kepala daerah adalah pembantu dan pelengkap harus dihilangkan atau tidak boleh dibiarkan berkembang," ungkapnya.

Selain itu, pada level managerial, seringkali ditemukan adanya perbedaan orientasi, target kerja dan cara kerja yang berbeda antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Halaman
12
Penulis: Gecio Viana
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved