Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi, Anggota DPRD NTT Praperadilkan Jaksa, Ini Alasannya

Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi, Anggota DPRD NTT Praperadilkan Jaksa, Ini Alasannya

Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi, Anggota DPRD NTT Praperadilkan Jaksa, Ini Alasannya
KOMPAS.com/SIGIRANUS MARUTHO BERE
Saksi ahli Aksi Sinurat, saat memberikan pendapatnya dalam sidang pra peradilan di Pengadilan Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Rabu (13/2/2019). 

Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi, Anggota DPRD NTT Praperadilkan Jaksa, Ini Alasannya

POS-KUPANG.COM | SOE - Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT), Jefry Un Banunaek, melakukan praperadilan terhadap Kejaksaan Negeri Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

Politisi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu, menempuh langkah hukum tersebut, lantaran ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Embung Mnela Lete di wilayah TTS.

Tarif Kargo Mahal, Eksportir Ikan Ini Kirim Surat ke Susi

Kasus itu telah disidangkan di Pengadilan Negeri Soe, Rabu (13/2/2019), dengan agenda keterangan saksi ahli. Sidang gugatan praperadilan itu, akan diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri, Jumat (15/2/2019).

Selain Jefry, Kejaksaan Negeri TTS juga menetapkan empat orang tersangka lainnya, seperti Kepala Dinas PU Kabupaten TTS, Samuel Ngebu, Yohanes Fanggidae selaku Direktur CV Belindo Karya yang mengerjakan proyek embung itu, dan Jemmi Binyamin Un Banunaek dan Thimotius Tapatap selaku konsultan pengawas.

Diperkirakan 14 Orang, KPU Umumkan Daftar Tambahan Caleg Eks Koruptor Minggu Depan

Namun, dari lima orang tersangka itu, hanya tiga orang yang mempraperadilkan Kejaksaan Negeri TTS, yakni Jefry Un Banunaek, Benyamin Un Banunaek, dan Timotius Tapatap.

Kuasa Hukum Jefry dan dua rekannya, Yanto Ekon dan Rian Van Frits Kapitan, menilai, penetapan klien mereka sebagai tersangka itu cacat hukum. Sebab, kata Yanto, ketiga kliennya tidak memiliki legalitas dengan perusahaan CV Belindo Berkarya yang melaksanakan pembangunan proyek Mnelete.

Embung Mnela Lete dikerjakan oleh CV Belindo Karya pada tahun 2015 dengan pagu anggaran Rp 756 juta. Menurut Yanto, ketiga klienya hanya memiliki hubungan hukum dengan perusahaan pelaksana proyek dalam hal membantu menyediakan material, melakukan penyewaan alat berat, serta pengawasan lapangan selama pelaksanaan proyek tersebut.

Yanto mengatakan, terhadap penetapan ketiga kliennya sebagai tersangka Mnelete, pihak Kejari TTS melakukan perhitungan kerugian negara dengan meminta bantuan dari ahli Politeknik Negeri Kupang dan tidak pernah menggunakan hasil perhitungan audit BPK.

"Sesuai ketentuan bahwa penetapan kerugian negara harus berdasarkan hasil audit BPK, namun dalam kasus ini, Kejari TTS melakukan perhitungan manual dengan menggunakan ahli dari Politeknik Negeri Kupang, dan membuat kesimpulan sendiri, kemudian menetapkan lima tersangka, termasuk ketiga klien kami yang saat ini melakukan prapid," kata Yanto.

Halaman
12
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved