Gaji Pendamping Desa Cuma Rp 1,5 Juta, Ibarat Besar Pasak dari Tiang

Selama ini pendamping dana desa tak bisa bekerja optimal, karena gaji yang diterima terlalu kecil. Gaji yang diberikan pemerintah dianggap tidak manu

Gaji Pendamping Desa Cuma Rp 1,5 Juta, Ibarat Besar Pasak dari Tiang
Pos Kupang.com/Frans Krowin
Ignas Bataona, peneliti pendamping dana desa di NTT 

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Frans Krowin

POS KUPANG.COM, LEWOLEBA -- Selama ini pendamping dana desa tak bisa bekerja optimal, karena gaji yang diterima terlalu kecil. Gaji yang diberikan pemerintah dianggap tidak manusiawi karena terlalu kecil dari biaya hidup yang harus ditanggung.

Setiap bulan, mereka digaji Rp 1,5 juta sementara biaya yang dikeluarkan untuk tugas yang diemban lebih besar dari gaji. Ibarat besar pasak daripada tiang, itulah yang mendera nasib para pendamping dana desa selama ini, termasuk di Kabupaten Lembata.

Hal ini diungkapkan Ignas Bataona, ketika dihubungi Pos Kupang.Com melalui telepon selulernya, Rabu (13/2/2019). Saat dihubungi, dosen Undana itu sedang berada di Belu, untuk sebuah penelitian.

Di Perbatasan NKRI-RDTL, Petugas Kesehatan SatgasYonif 408/Sbh Beri Pelayanan Sampai ke Rumah Warga

Ignas Bataona menjalani penelitian tentang pendamping dana desa di NTT, termasuk yang bertugas di Kabupaten Lembata. Saat penelitian itu ia menemukan betapa para pendamping digaji sangat kecil dibandingkan dengan tugas yang diemban.

Selama ini, katanya, pihaknya mengira kalau Rp 1,5 juta itu untuk gaji pendamping dana desa per orang, per bulan, per desa. Padahal faktanya tidak demikian. Gaji sebesar itu untuk seorang pendamping yang bertugas di beberapa desa. Sementara desa-desa yang harus didampingi, letaknya saling berjauhan dengan medan yang cukup berat.

Saat bersama pendamping di Lembata itu, katanya, ia meminta setiap pendamping mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pendampingan di desa-desa. Saat itu baru terungkap kalau biaya untuk pendampingan sangat besar sementara gaji yabg diterima hanya Rp 1,5 juta per bulan.

"Mereka menuliskan semua biaya yang dikeluarkan saat melakukan pendampingnan. Ternyata setiap pendamping itu mengeluarkan biaya Rp 5 juta - Rp 6 juta per bulan untuk tugas yang diemban," ujar Ignas.

Besarnya biaya itu, lanjut dia, dikalkulasikan dari semua biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan tugas. Salah satunya ongkos transportasi dari dan ke setiap desa dampingan serta biaya lainnya. Rincian biayanya besar sementara gajinya terbatas. Konsekuensinya, tugas pendampingan kurang maksimal.

Tapi selama ini, katanya, mereka sudah bekerja optimal walau mungkin ada kekurangan di sana sini. Pengorbanan mereka juga patut dihargai karena beban tanggungjawabnya yang diemban sangat besar. Pihaknya berharap agar pemerintah pusat memperhatikan nasib para pendamping dana desa itu pada hari-hari yang akan datang.

Tentang dua kepala desa di Lembata yang berhadapan dengan hukum karena dugaan penyimpangan dana desa, Ignas mengatakan ini juga merupakan dampak dari minimnya gaji pendamping. (*)

Penulis: Frans Krowin
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved