Fraksi PAN Beberkan Alasan Penolakan Ranperda Dana Adat Pendidikan di Kabupaten Sikka

Ini alasan DPRD Sikka tolak Ranperda Bantuan Dana Adat Pendidikan di Kabupaten Sikka.

Fraksi PAN Beberkan Alasan Penolakan Ranperda  Dana Adat Pendidikan  di Kabupaten Sikka
POS-KUPANG.COM/EUGENIUS MOA
Ketua Fraksi PAN DPRD Sikka, Philip Fransiskus 

Fraksi PAN Beberkan Alasan Penolakan Ranperda  Dana Adat Pendidikan  di Kabupaten Sikka

 Laporan wartawan  Pos-Kupang.Com, Eginius Mo’a

POS-KUPANG.COM | MAUMERE- Ketua Fraksi  Amanat Nasional DPRD  Sikka, Philip   Fransiskus membeberkan alasan penolakan  Ranperda Bantuan Dana Adat Pendidikan  dalam   pemandangan  fraksi-fraksi   terhadap Pidato Pengantar Bupati Sikka atas Rancangan Perda (Ranperda) RPJMD 2018 – 2023, Rabu  (13/2/2019)  di  DPRD   Sikka, Kota Maumere,  Pulau  Flores,  Propinsi NTT.

Menurut Philip,  tidak  ada pendasaran regulasi bagi DPRD untuk membahasnya saat ini sebelum program dana adat pendidikan disepakati dalam RPJMD  Sikka 2018-2023.  Ia  mengajak dan mendorong pemerintah untuk tertib berpikir sesuai tahapan regulasi.

Dikatakanya,  dana bantuan  pendidikan merupakan janji utama pasangan  paket  ROMA ( Roby Idong – Romanus Woga)  dalam  Pilkada  2028  menawarkan peningkatan sumber daya manusia masyarakat melalui pinjaman dana tanpa bunga.

6 Fraksi DPRD Sikka Gulirkan Interpelasi, Bupati Robby: Saya Tak Gentar Sedikitpun

Pernyataan Bupati Sikka Melukai Perasaan DPRD Sikka

Dana  itu  akan  dilunasi setelah lulus dan/ atau memperoleh pekerjaan sebagaimana di atur di dalam pasal 76 ayat 2 huruf C Undang – Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

“Fraksi ingin mendapatkan penjelasan  pemerintah sebagaimana amanat UU yang menjadi pendasaran regulasi untuk pinjaman dana tanpa bunga yang wajib di lunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan sebagaimana bunyi huruf C ayat 2 pasal 76 tentang pemenuhan hak mahasiswa. Hemat fraksi, ayat 4 dalam pasal 76  menjadi syarat wajib terlaksananya pinjaman dana tanpa bunga tersebut,” kata  Philip.

Ia  menambahkan, ketentuan dan syarat dalam ayat 4 Pasal 76 UU No.12 Tahun 2012  menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam peraturan menteri.

“Fraksi sangat  menyesalkan sikap pemerintah yang tidak jujur dan terkesan kuat tidak mampu memahami regulasi secara utuh karena dengan sengaja tidak menyebutkan atau menyembunyikan ayat 4 dalam pasal 76 tersebut dalam Pidato Pengantar Bupati Sikka tentang Ranperda RPJMD dan berbagai diskusi dan konsultasi publik selama ini “ tegas Philip.

Ia juga menanyakan apakah sudah ada peraturan menteri sebagaimana diatur dalam ayat 4 Pasal 76 sebagai aturan operasionalnya.

Penolakan juga disampaikan  Partai Golkar, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat. (*)

Penulis: Eugenius Moa
Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved