Dogel Lejap: Berantas Korupsi Jangan Setengah Hati

Blasius Dogel Lejap, S.H, memberikan apresiasi atas langkah berani aparat kepolisian dan Kejaksaan Negeri ( Kejari) Lembata

Dogel Lejap: Berantas Korupsi Jangan Setengah Hati
POS-KUPANG.COM/Frans Krowin
Blasius Dogel Lejap, S.H 

POS-KUPANG.COM | LEWOLEBA - Blasius Dogel Lejap, S.H, praktisi hukum yang selama ini beracara di Lewoleba, Kabupaten Lembata, memberikan apresiasi atas langkah berani aparat kepolisian dan Kejaksaan Negeri ( Kejari) Lembata dalam memroses kasus Korupsi di daerah tersebut.

Dia mengatakan, memberantas kasus Korupsi itu, jangan setengah hati. Yang namanya penyalahgunaan uang negara itu harus diusut dan diproses sampai tuntas. Dengan begitu bisa memberi efek jera kepada pihak lain untuk tidak melakukan hal semacam itu.

Blasius mengatakan itu, ketika ditemui POS- KUPANG.COM di Pengadilan Negeri (PN) Lembata, Rabu (13/2/2019).

BREAKING NEWS: Korban DBD di Sumba Timur Bertambah, Meninggal Dunia Jadi 9 Orang

Saat itu, dia hendak menghadiri sidang adik bunuh kakak kandung, yakni Bruno Bawang dan Bonefasius Baha membunuh Bernadus Tubun di PN setempat.

Dikatakannya, pada akhir tahun 2018 lalu, Kejaksaan Negeri Lembata memroseshukumkan kasus dugaan penyelewengan uang negara yang terjadi di Desa Atualupang di Kedang, Lembata. Dalam kasus itu negara dirugikan lebih dari Rp 100 juta.

Diduga Aniaya Anak Berkebutuhan Khusus, Polisi Periksa Kepala Sekolah dan Lima Saksi

Dan, pada awal tahun 2919 ini, penyidik tindak pidana korupsi (tipikor) Polres Lembata, kembali menyeret oknum Kepala Desa (Kades) Tobotani, Abdullah Burhan, yang terlilit kasus dugaan penyelewengan uang sehingga merugikan negara Rp 143 juta lebih.

Dari kasus Tobotani itu, lanjut Blasius, ia melihat kesungguhan aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut. Hanya saja, yang namanya kasus korupsi itu bukan pelaku tunggal. Olehnya, penyidik tipikor perlu lebih dalam mengupas kasus tersebut.

Selama ini, lanjut dia, masyarakat senantiasa menanti keberanian aparat untuk mengungkap tuntas kasus yang demikian. Yang diharapkan, adalah penanganan kasus itu harus optimal, sehingga pelaksanaan pembangunan di daerah ini lebih optimal.

Dalam beberapa waktu terakhir, lanjut Blasius, pihaknya mengikuti perkembangan di media massa tentang penanganan kasus dana Harnus 2016 yang dilakukan oleh aparat kejaksaan negeri setempat.

Pihaknya berharap agar proses hukum kasus tersebut jangan sampai berhenti di tengah jalan. Sebab dana yang diduga diselewengkan dalam kasus tersebut, nilainya lebih banyak dari kasus dugaan korupsi dana desa oleh oknum-oknum kepala desa.

Dia mengatakan, jika aparat penegak hukum berkomitmen untuk menciptakan Lembata bersih dari kasus korupsi, maka penanganan kasusnya harus optimal demi keadilan hukum. Itu artinya, baik jaksa maupun polisi tak boleh pilah pilih kasus. Yang namanya menyalahgunakan uang negara harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

Bahkan, lanjut dia, jika ada pihak lain yang terindikasi menghalang-halangi upaya penegakkan hukum dalam kasus korupsi, maka polisi dan jaksa jangan sungkan-sungkan mengambil tindakan tegas dengan memroses oknum bersangkutan.

"Saya minta aparat penegak hukum agar jangan hanya mencari pelaku penyalahgunaan uang negara untuk diproseshukumkan. Tapi jika ada yang menghalang-halangi upaya hukum, maka tangkap dan proses saja. Ini semua demi keadilan hukum di daerah ini," tandas Blasius. (Laporan Rporter POS-KUPANG.COM, Frans Krowin)

Penulis: Frans Krowin
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved