Interpelasi Bupati Sikka, Bukan Soal Tunjangan Perumahan dan Transportasi

Pengajuan hak interpelasi DPRD Sikka terhadap Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, bukan semata pengurangan tunjangan perumahan dan

Interpelasi Bupati Sikka, Bukan Soal Tunjangan Perumahan dan Transportasi
Pos Kupang.com/Eugenius Moa
Philips Fransiskus.   

Laporan  Wartawan  Pos-kupang.com, Eginius  Mo’a

POS-KUPANG.COM, MAUMERE---- Pengajuan   hak  interpelasi   DPRD Sikka  terhadap   Bupati  Sikka, Fransiskus Roberto Diogo,  bukan semata pengurangan  tunjangan perumahan  dan  transportasi  2019  yang diterima 32  anggota DPRD  Sikka.

“Bukan soal  angka-angka   yang diterima DPRD Sikka. Seribu  rupiah pun  kami akan terima  kalau  prosesnya  prosedural menurut aturan. Perbup  Nomor 33  tahun  2018   tentang  Harga  Satuan Barang dan Biaya   Tahun Anggaran 2019  menjadi  dasar pembayaran  tidak pernah diketahui  DPRD  sampai  penetapan  APBD  2019,”  kata Ketua   Fraksi Partai Nasdem DPRD  Sikka,  Siflan Angi,kepada POS-KUPANG.COM, Selasa   (12/2/2019) malam   di Maumere.

Siflan  menyebut  Perbup  Nomor  33  Tahun  2018 diselundupkan  oleh pemeritahan dalam  APBD  2019.  Sejak  pembahasan  KUA-PPAS sampai penetapan APBD   tidak  pernah dimunculkan.

Padahal   dasar penyusunan  RAPBD, demikian  Siflan,  UU Nomor 23 tahun  2014   dan Permendagri Nomor 38  Tahun  2018. Oleh  karena  Perbup   Nomor  33   tahun  2018 tidak  ada, maka  DPRD menggunakan   rujukan Perbup Nomor  45  Tahun 2017 tentang  Perubahan atas  Perbup Nomor 35  Tahun  2017  tentang Harga  Satuan Barang dan  Biaya Tahun  Anggaran    2017.

Ketua   Fraksi  PAN  DPRD  Sikka, Philips Fransiskus,   menegaskan tiga point  interpelasi  yang disampaikan Fraksi  PAN  dalam  paripurna DPRD,  Senin  (11/2/2019)  akan berkembang di setiap  fraksi.

“Berdasarkan usulan tertulis  dari  setiap fraksi, DPRD akan mendiskusikan point mana yang  menjadi poin final  interpelasi DPRD . Intinya  DPRD  melaksanakan fungsi pengawasan. Bukan  buntut tunjangan perumahan dan  transportasi dipangkas,”  tegas  Philips.

Philps  mengaku  kecewa  dengan  pemberitaan  menyebut   interpelasi  kepada   bupati seolah buntut perseteruan tunjangan perumahan dan transportasi.  Sejatinya ada tiga poin  besar mendorong  DPRD mengajukan  interpelasi.

Ketiga  poin  besar  itu   yakni  Pasar Pagi Terbatas. Kebijakan  ini  tidak tepat karena  berdampak pada eksistensi pasar tradisional  yakni Pasar Alok dan Pasar Tingkat.  Omset  pedagang kios, sayur  dan buah-buahan menurun dratis, karena pembeli lebih memilih belanja di Pasar Pagi Terbatas.

Kedua, pernyataan publik bupati yang tidak terukur dan tidak etis.   Philips mencontohkan  pernyataan  mengibaratkan hubungan  intim   DPRD dengan  bupati.

Ketiga,  legalitas Perbup Nomor 33 Tahun 2018.   DPRD   Sikka   tidak pernah mengetahui Perbup  yang  ditandatangani  30 November 2018. Hingga  asistensi   (RAPBD)  ke  Kupang  tidak pernah  diinformasikan oleh  Sekda Sikka dan  TPAD.

Padahal Perbup Nomor 33  tahun  2018  menjadi Pendasaran dalam penyusunan APBD sesuai amanat UU no 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018.

“Perhitungan versi pemerintah juga tidak pernah disampaikan ke DPRD. Kami   tidak tahu i variabel penghitungannya,” tandas Philps.  *)

 

Penulis: Eugenius Moa
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved