Di Kabupaten Lembata, Jaksa Minta Polisi Lengkapi Berkas Tobotani

Jaksa Kejaksaan Negeri Lembata yang kini sedang mempelajari berkas perkara kasus dugaan korupsi di Desa Tobotani, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembat

Di Kabupaten Lembata, Jaksa Minta Polisi Lengkapi Berkas Tobotani
POS KUPANG.COM/FRANS KROWIN
PERIKSA BERKAS -- Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Lembata, Aluwi (berdiri, kiri) saat memantau pemeriksaan berkas perkara kasus korupsi Tobotani, di ruang Pidsus Kejari Lembata, Selasa (12/2/2019). 

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Frans Krowin

POS KUPANG.COM, LEWOLEBA -- Jaksa Kejaksaan Negeri Lembata yang kini sedang mempelajari berkas perkara kasus dugaan korupsi di Desa Tobotani, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, akan memberikan beberapa petunjuk kepada penyidik tipikor Polres Lembata untuk melengkapi berkas perkara kasus itu.

Salah satu petunjuk yang mungkin akan diberikan jaksa, adalah memeriksa oknum lain yang diduga ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan gedung pos pelayanan terpadu (posyandu) yang menghabiskan dana desa sekitar Rp 200 juta lebih tersebut.

Hal itu diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lembata, Aluwi, melalui Kasie Pidsus, Erwin Rangkuti, ketika ditemui Pos Kupang.Com di ruang kerjanya, Selasa (12/2/2019). Ia dihubungi terkait perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi di Desa Tobotani yang merugikan negara Rp 143 juta lebih.

Erwin menuturkan, saat ini pihaknya masih mempelajari berkas perkara kasus tersebut. Bila tak ada halangan, maka pemeriksaan kelengkapan berkas tersebut akan selesai dalam waktu satu dua hari ke depan. Sesuai rencana, pada Jumat (15/2/2019) nanti, berkas perkara itu akan dikembalikan ke penyidik tipikor Polres Lembata untuk dilengkapi lagi.

Perakitan Lebih Awal, KPU Kota Kupang Rakit 5.696 Kotak Suara,

Adik Bunuh Kakak di lembaga, Bonefasius Bantu Bruno Gorok Leher Kakak Kandungnya

Saat ini, kata Erwin, berkas perkara itu masih memuat satu tersangka, yakni oknum Kepala Desa (Kades) Tobotani, Abdullah Burhan. Dari berkas itulah pihaknya berkemungkinan memberikan petunjuk agar polisi memeriksa juga pihak lain yang ditengarai turut terlibat dan menikmati dana yang diduga diselewengkan tersebut.

Belum diketahui secara pasti, siapa oknum yang diminta jaksa untuk diperiksa secara intensif tersebut. Namun terbetik kabar, pihak yang akan dimintai keterangan itu, adalah rekanan pelaksana proyek dan oknum yang bertugas mengawasi pelaksanaan proyek tersebut.

Dengan demikian, ada dua oknum yang akan dibidik aparat penegak hukum dalam kasus tersebut. Bila ini benar adanya, maka setelah berkas perkara itu dikembalikan ke polisi (P-18) pada Jumat nanti, penyidik tipikor akan melanjutkan penanganan kasus tersebut dengan memanggil dan memeriksa para pihak.

"Paling lambat hari Jumat (15/2/2019) berkas perkara Tobotani itu akan dikembalikan ke kepolisian. Bila berkas itu sudah dikembalikan (P-18), maka polisi bertugas memeriksa para pihak untuk jangka waktu satu bulan ke depan," ujarnya.

Erwin optimis, bila penanganan perkara itu berjalan lancar, tanpa hambatan, maka kasus korupsi tersebut akan memasuki tahap P-21. Tapi semua itu berpulang pada kerja keras penyidik tipikor dalam menangani kasus tersebut sesuai petunjuk yang diberikan.

Apabila semua petunjuk jaksa dapat dipenuhi, lanjut Erwin, maka kasus itu akan segera didorong ke Pengadilan Negeri (PN) Lembata untuk disidangkan. Baginya, apa yang dilakukan kejaksaan, merupakan bagian dari upaya lembaga tersebut dalam membantu Pemerintah Kabupaten Lembata membangun daerah ini. (*)

Penulis: Frans Krowin
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved