Headline Pos Kupang Hari Ini

Bupati Sikka Tak Gentar Sedikitpun Hadapi Interpelasi DPRD

Saya dipilih oleh rakyat, tidak bisa dijatuhkan begitu saja. Yang jatuhkan bupati adalah rakyat.

Bupati Sikka Tak Gentar Sedikitpun Hadapi Interpelasi DPRD
POS-KUPANG.COM/EUGENIUS MOA
Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo memberi penjelasan kepada wartawan sebelum meninggalkan gedung DPRD Kabupaten Sikka, Senin (11/2/2019). 

Jumlah ini lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di tahun 2018, anggota DPRD Sikka menerima tunjangan perumahan Rp 10 juta/bulan dan tunjangan transportasi Rp 12,5 juta/bulan.

Besaran tunjangan itu mengacu Perbup Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 35 Tahun 2017 tentang Harga Satuan Barang dan Biaya Tahun Anggaran 2017.

Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo memberi penjelasan kepada wartawan sebelum meninggalkan gedung DPRD Sikka, Senin (11/2/2019).
Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo memberi penjelasan kepada wartawan sebelum meninggalkan gedung DPRD Sikka, Senin (11/2/2019). (POS KUPANG/EUGENIUS MOA)

Tidak Gentar

Bupati Sikka, Roby Idong menanggapi santai rencana DPRD Sikka mengajukan hak interpelasi. Menurutnya, tidak ada masalah sehingga dirinya siap menghadapinya.

"Interpelasi tidak masalah. Kita siap hadapi. Saya tidak gentar sedikitpun," tegas Roby Idong kepada wartawan seusai Rapat Paripurna DPRD Sikka dengan agenda Pidato Pengantar RPJMD 2018-2023, Senin (11/2/2019).

Mengenai sejumlah pernyataannya di antaranya 'perang' dengan DPRD yang tidak hadir dalam perayaan syukuran hari ulang tahunnya (1/2/2019) untuk mencairkan kebekuan dan larangan hubungan intim DPRD dengan pemerintah, Roby Idong mengatakan, hanya beda berpesi.

Bupati Roby Idong Siapkan Rp 20 Milar untuk Kuliahkan Anak-anak Sikka

"Mungkin komunikasi yang kurang. Tapi saya punya niat tulus untuk berantas korupsi," tandasnya.

Roby Idong mengatakan tidak keberatan memenuhi undangan DPRD Sikka dalam pengajuan interpelasi. "Kalau diundang dalam interpelasi, saya akan hadir. Kita akan selesaikan untuk dicairkan," ucapnya.

Dia mengatakan, "Saya dipilih oleh rakyat, tidak bisa dijatuhkan begitu saja. Yang jatuhkan bupati adalah rakyat. Atau kalau tertangkap tangan lakukan korupsi. Dua hal itu bikin bupati jatuh. Hal lain dari ini tidak ada," tegasnya.

"Kalau rakyat berkehendak, saya akan turun. Namun, selama kita berkehendak baik bekerja untuk rakyat, tidak masalah," tambahnya.

Bupati Sikka, Roby Idong Beberkan Pinjaman Pendidikan Rp 100 Miliar di HUT Perak PMKRI Maumere

Roby Idong mengakui, pengajuan interpelasi pada saat penyampaian pengantar RPJMD Sikka harus diselesaikan dengan DPRD. Menurutnya, RPJMD adalah kepentingan bupati dan wakil bupati mewujudkan visi dan misi lima tahun pemerintahan.

Tidak Merugikan Rakyat

Pakar Hukum Tata Negara dari Undana Kupang, Dr. Jhon Tuba Helan mengatakan interpelasi DPRD terhadap Bupati Sikka terkait kebijakan menurunkan tunjangan dan transportasi, sesungguhnya tidak tepat.

Dr. Jhon Tuba Helan
Dr. Jhon Tuba Helan (POS-KUPANG.COM/AMBUGA LAMAWURAN)

Hak interpelasi dilakukan manakala langkah yang diambil bupati merupakan perbuatan yang merugikan rakyat atau meresahkan rakyat.

"Apabila itu terjadi maka DPRD yang merupakan representasi mewakili rakyat boleh melakukan tindakan interpelasi dalam rangka membela hak rakyat," kata Tuba Helan di Kupang, Senin (11/2/2019).

"Tetapi persoalan yang terjadi di Sikka, justru bupati membela kepentingan rakyat dengan melihat kondisi APBD, PAD serta memperhatikan kelayakan dana transportasi dan penginapan sesuai kondisi setempat," tandasnya.

25 SMP di Nagekeo Akan Adakan UNBK, Begini Persiapannya

Menurut Tuba Helan, tindakan yang dilakukan Bupati Sikka harusnya diapresiasi karena keberpihakannya pada rakyat. Bupati melihat bahwa rakyat di daerah yang dipimpinnya masih susah, maka dewan yang merupakan representasi dari rakyat harusnya mendukung.

"Kalau dewan melakukan interpelasi berarti mereka melakukan perlawanan terhadap rakyat yang mereka wakili. Apa yang dilakukan dewan ini tidak tepat, walaupun sasaran ke bupati tapi tindakan bupati justru menguntungkan rakyat," katanya.

Tuba Helan mengatakan, interpelasi yang dilakukan DPRd ini karena langkah Bupati Sikka menurunkan biaya transportasi dan perumahan merugikan kepentingan mereka. Langkah Bupati Sikka tentu setelah melihat kondisi riil dimana ada juga anggota dewan yang tinggal di rumah sendiri sehingga ditetapkan harga yang pantas kira-kira sewa rumah perbulan di Sikka itu berapa. Dengan menggunakan data itu maka bupati menurunkan biaya transportasi dan perumahan.

Sebelum Ditangkap Polisi, Kadis PUPR Kabupaten Sikka Sempat Nasehati TD

"Jadi kalau dewan melakukan interpelasi artinya rakyat bisa memberikan penilaian bahwa mereka (dewan) tidak membela rakyat, karena tindakan bupati ini sangat tepat," ujarnya.

Tuba Helan mencermati, kebijakan Bupati Sikka menunjukan keberpihakan pada rakyat. Bukan soal dari mana dia dicalonkan pada saat pilkada lalu. Bupati maju dari independen sehingga tidak ada dukungan politik, tetapi ini bukan lagi soal darimana dicalonkan apakah dari parpol atau independen, karena setelah terpilih maka tugas bupati itu bekerja untuk rakyat.

"Jangan lihat karena dulu dicalonkan siapa? Karena kepala daerah bekerja untuk rakyat. Bupati dipilih rakyat. Saya sendiri begitu melihat komentar di media sosial, saya justru memberikan dukungan. Karena tindakan bupati merupakan bentuk keberanian keberpihakannya pada rakyat.

Wisata Pantai Tiang Bendera di Rote Ndao Kini jadi Andalan

Tunjangan Perumahan Dan Transportasi DPRD Sumbar Rp 12 Juta Perbulan

Keluarga Korban Anastasia Minta Pemerintah Cepat Memberantas Wabah DBD di Sumba Timur

Kalau rakyat di daerah ini tingkat kesejahteraan sudah tinggi maka uang ini tidak ada masalah. Tapi bupati melihat ada kebutuhan rakyat yang harus dipenuhi, harus dibangun maka bupati ambil langkah mengurangi pendapatan itu. Di peraturan yang mengatur hak dewan ada yang namanya batas atas dan batas bawah, maka bupati punya hak menentukan sesuai kondisi daerah," paparnya.

Dia menegaskan, langkah Bupati Sikka harusnya menjadi contpoh bagi daerah lain di NTT. Persoalan seperti ini pernah dilakukan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) tahun 2018 tapi tidak ada gejolak karena demi kepentingan rakyat.

"Untuk itu, langkah ini perlu didukung. Kecuali dana yang dipotong untuk kepentingan bupati tentu tidak tepat, tapi kalau untuk kepentingan rakyat misalnya membangun pasar, sekolah, maka ini yang menjadi harapan rakyat sehingga perlu didukung," imbuhnya. (ius/yon)

Penulis: Eugenius Moa
Editor: Alfons Nedabang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved