Menunggu Dipulangkan Pemkot Kupang

60 PSK Masih Beroperasi di KD

Saat ini sekitar 60 PSK masih menetap dan menerima tamu di lokalisasi di Kecamatan Alak tersebut.

60 PSK Masih Beroperasi di KD
POS-KUPANG.COM / AMBUGA LAMAWURAN
(Kiri-kanan) Vinsen S, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Lokalisasi Karang Dempel; Ani Tjitro, pemilik Blok Tjitro; dan Adelia, Ketua Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) NTT. 

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pasca resmi ditutup oleh Pemerintah Kota Kupang, 1 Januari 2019, sejumlah pekerja seks komersial (PSK) Lokalisasi Karang Dempel (KD), Kupang sudah kembali ke kampung halamannya. Namun, saat ini sekitar 60 PSK masih menetap dan menerima tamu di lokalisasi di Kecamatan Alak tersebut.

Demikianlah disampaikan Ketua Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (Opsi) NTT, Adelia, saat ditemui di Bandara El Tari Kupang, Senin (11/2/2019).

"Yah ada yang sudah pulang tapi di KD masih ada PSK. Mereka mau susah cari uang untuk bertahan hidup," ungkapnya.

Sampai saat ini, kata Adelia, belum ada kepastian dari Pemerintah Kota Kupang soal nasib para PSK. "Hanya pasang plat, bilang ditutup lalu selesai," kata Adelia.

Ia mengaku prihatin dengan kondisi para PSK yang saat ini masih menetap di Karang Dempel. Menurutnya, para PSK seperti diintimidasi oleh Satpol PP, saat melakukannya razia pada malam hari.

"Yang pasti yang ada di sana butuh uang untuk makan. Kalau tidak beroperasi, bagaimana mereka mau makan," keluhnya.

Suliswati (nama samaran), salah satu PSK mengatakan, dirinya hingga saat ini masih menetap di KD, karena ketiadaan biaya untuk pulang kampung. "Kami serba salah, mau pulang gak ada duit, mau tetap di sini juga sama saja," ungkapnya.

Kendati dilakukan razia pada malam hari, kata Sulis, mereka masih beroperasi melayani tamu, demi mempertahankan hidup. "Yah walaupun tidak seperti dulu lagi, intinya kita bisa dapat uang dan bisa dapat makan. Kalau dulu kita dapat lima sampai tujuh tamu, sekarang sehari satu pelanggan, cukup buat makan aja," ungkapnya.

Wakil Walikota Kupang, dr. Herman Man, secara terpisah mengatakan, setelah penutupan KD, Pemkot Kupang terus berkoordinasi dengan pemerintah NTT dan Kementerian Sosial RI. "Saat itu Kementerian Sosial RI minta harus ada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sehingga dana pemulangan disalurkan melalui LKS," kata Herman.

Dia menjelaskan, sampai saat ini pihaknya terus berkoordinasi dan menyiapkan LKS. "LKS sudah ada dan kita tunggu saja, kalau pemerintah pusat, provinsi dan kota bertemu bersama LKS, maka para PSK langsung dipulangkan," katanya.

Soal dana pemulangan, Herman mengakui, melalui APBD Kota Kupang, pihaknya telah mengalokasikan Rp 300 juta. "Jadi kita tunggu kalau sudah siap semua termasuk dari Kementerian Sosial, para PSK itu sudah bisa kita pulangkan," ujarnya. **

Penulis: Laus Markus Goti
Editor: Sipri Seko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved