Tujuh Fraksi DPRD Sikka Stuju Interpelasi Bupati Sikka

Tujuh Fraksi di DPRD Sikka, Pulau Flores, NTT menyetujui mengajukan hak Interpelasi kepada Bupati Sikka.

Tujuh Fraksi DPRD Sikka Stuju Interpelasi Bupati Sikka
POS-KUPANG.COM/Eginius Mo'a
Ketua Fraksi PAN, Philips Fransiskus berbicara kepada wartawan usai sidang di DPRD Sikka, Kota Maumere, Pulau Flores, Senin (11/2/2019). 

POS-KUPANG.COM | MAUMERE - Tujuh Fraksi di

Diduga Trauma, Bocah Perempuan yang Dianiaya Kakaknya Histeris Saat Ditemui Wartawan

DPRD Sikka, Pulau Flores, NTT menyetujui mengajukan hak Interpelasi kepada Bupati Sikka.

Pernyataan ketujuh fraksi itu disampaikan usai agenda penyampaian pengantar RPJMD 2018-2023 oleh Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, dalam paripurna II masa sidang II tahun 2019 DPRD Sikka tentang Pidato Pengantar Ranperda RPJMD Sikka 2018-2023, Senin (11/2/2019) di Maumere.

Rapat dipandu Ketua DPRD Sikka, Gorgonius Nago Bapa, bersama Wakil Ketua I dan II, Donatus David, dan Merison Botu dihadiri semua kepala organisasi pemerintahan daerah dan Forkompimda Sikka.

Ini Penjelasan Maskapai Lion Air Terkait Kenaikan Harga Tiket Pesawat

Pernyataan tujuh fraksi setuju hak interpelasi diawali Fraksi PAN, Nasdem, PKP Indonesia, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PDIP, dan Fraksi Partai Golkar.

Ketua Fraksi Hanura, Sunardin, menyatakan fraksinya tidak berada pada posisi menerima atau tidak menerima. Menurutnya, usulan Fraksi PAN merupakan saran fraksi kepada pimpinan untuk ditampung. "Ini masih sebatas usulan, saat ini kita masih dalam paripurna RPJMD," ujar Sunardin,

Anggota Fraksi PKB dan PKPI, Yoseph Karmianto, S.Fil, mengajak semua fraksi bersabar dan menahan diri menanggapi pernyataan Bupati Sikka dan konsentrasi membangun Sikka.

Yoseph mengatakan tidak ingin terlibat dalam seluruh proses yang terjadi, karena inilah dinamika demokrasi.

"Saya harap semua anggota fraksi bersabar membangun daerah, tidak emosional merespon pernyataan di media. Mari kita saling bertahan, bersabar dan saling menghargai," ajak Karmianto.

Ketua Fraksi PAN, Philips Fransiskus menyatakan tiga poin utama alasan pengajuan hak interpelasi, yakni pertanyaan tunjungan perumahan dan transportasi DPRD Sikka, pasar pagi terbatas dan Perbup Nomor 33 Tahun 2018.

"Pernyataan publik bupati atau kebijakan bupati bagi kami DPRD patut diduga melanggar regulasi dan nilai kepatutan sebagai kepala daerah," tandas Philips.

Kapan jadwal interpelasi, Philips menjelaskan, jadwal interpelasi akan ditentukan Banmus dalam rapat paripurna khusus untuk meminta penjelasan kepala daerah.

"Kita tunggu jadwal penetapan Banmus setelah pembahasan RPJMD Sikka 2018 - 2023," kata Philips menjawab pesan WhatsApp, Senin petang.

Ketua DPRD, Gorgonius Nago Bapa menyatakan dalam sidang, semua fraksi menyetujui usul (interpelasi) yang disampaikan oleh Ketua Fraksi PAN, Philips Fransiskus. Tetapi, mekanisme untuk sampai kepada penggunaan hak interpelasi akan dilalui sesuai tatib DPRD.

"Saya tidak bisa agendakan kapan kita akan membahas usulan ini. Tapi kita akan lalui sesuai tatib di DPRD," tandas Us, sapaan Gorgonius Nago Bapa. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eginius Mo'a)

Penulis: Eugenius Moa
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved