Sosialisasi Perekaman E-KTP di Mako Brimob, Ririmase: Kalau Ketahuan Pungut Biaya Diberi Sanksi

Sosialisasi Perekaman E-KTP di Mako Brimob, Ririmase: Kalau Ketahuan Pungut Biaya Diberi Sanksi

Sosialisasi Perekaman E-KTP di Mako Brimob, Ririmase: Kalau Ketahuan Pungut Biaya Diberi Sanksi
POS-KUPANG.COM/Oby Lewanmeru
Sekretaris Dinas Dukcapil Kota Kupang, Agus Ririmase melakukan sosialisasi perekaman E- KTP dan Akta Kelahiran di Aula Mako Brimob NTT, Sabtu (9/2/2019) 

Sosialisasi Perekaman E-KTP di Mako Brimob, Ririmase: Kalau Ketahuan Pungut Biaya Diberi Sanksi

POS-KUPANG.COM | KUPANG - "Kalau ada pejabat dan ASN di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang yang ketahuan memungut biaya dari masyarakat untuk pengurusan administrasi kependudukan, maka akan diberi sanksi dan usulkan untuk dipindahkan dari kantor Dinas Dukcapil."

Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Dukcapil Kota Kupang, Drs. Agus Ririmase, M.Si pada acara sosialisasi perekaman E-KTP dan pencetakan akta kelahiran di Markas Komando (Mako) Brimob Polda NTT, Sabtu (9/2/2019).

Hadir pada acara ini, Dansat Brimob Polda NTT, Kombespol Deonijiu De Fatima, S.Ik, S.H dan para pejabat Satbrimobda.

Peringatan Hari Pers Nasional, Wartawan Manggarai Barat Beri Penghargaan kepada Petani Sayur

Hadir pula Ketua Bhanyangkari Cabang Satbrimob Polda NTT, Ny. Endang Deonijiu dan jajaran.

Sosialisasi ini mengambil tema "Perwujudan Dukcapil sebagai sabuk pengaman NKRI dan Abdi Negara dalam pemenuhan hak-hak konstitusional warga Negara Indonesia".

Dalam 100 Hari Pertama, Prabowo Janji akan Turunkan Harga Daging dan Telur

Menurut Agus, pihaknya terus melakukan pembenahan dalam pelayanan. Tekad yang bulat juga diikuti dengan manajemen pelayanan yang transparansi melalui SDM yang profesional.

"Jadi kalau ada pejabat Dinas Dukcapil atau ASN yang ketahuan pungut biaya pengurusan KTP atau lainnya, maka kita beri sanksi dan mengusulkan ke Bapak Walikota untuk dipindahkan dari Kantor Dinas Dukcapil," katanya.

Sedangkan apabila ditemukan pula PTT yang meminta uang untuk pembayaran pengurusan KTP, maka akan diusulkan ke Walikota Kupang untuk diberhentikan.

Dijelaskan, identitas diri sangat penting jika mengurus sesuatu urusan, karena itu jangan malu-malu mengurus administrasi kependudukan.

Halaman
12
Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved