Koordinasi Pemda dan BPN Harus Lebih Erat Demi Selesaikan Persoalan Agraria

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton, SH mengatakan, koordinasi Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus

Koordinasi Pemda dan BPN Harus Lebih Erat Demi Selesaikan Persoalan Agraria
POS-KUPANG.COM / AMBUGA LAMAWURAN
Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton, SH mengatakan, koordinasi Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus lebih erat lagi demi menyelesaikan persoalan agraria yang terjadi, Kamis (7/2/2019).

"Jadi koordinasi BPN dan Pemda harus lebih erat lagi. Dari laporan yang masuk ke kami setiap tahun BPN selalu saja muncul sebagai lima besar yang dilaporkan masyarakat. Jadi saya lihat, masalah tanah ini merupakan masalah yang selalu berulang tahun karena berulang-ulang terjadi," ungkapnya ketika ditemui POS-KUPANG.COM di ruang kerjanya.

Dia mengakui persoalan agraria merupakan persoalan yang kompleks karena bersinggungan dengan banyak aspek lainnya.

Namun demikian, setiap persoalan agraria yang ada harus segera diselesaikan sehingga tidak berlarut-larut dan masyarakat dapat segera mendapatkan hak atas pelayanan dan dokumen legal kepemilikan tanah (sertifikat).

"Mungkin permasalahannya juga kompleks tapi perlu peran pemerintah untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut sehingga masyarakat seperti persoalan yang di Oebelo (sertifikasi lahan 3 ha bagi 52 KK WNI Eks Tim-Tim) perlu kepastian (sertifikat)," katanya.

Dia menjelaskan, sangat dibutuhkan koordinasi antar pemerintah dan BPN sebagai lembaga vertikal untuk menyelesaikan persoalan sehingga tidak ada protes atau komplain dari masyarakat seperti persoalan agraria di Desa Oebelo Kabupaten Kupang.

"Kita membutuhkan koordinasi yang lebih erat lagi dengan BPN jika terjadi komplain selama bertahun-tahun. 4-5 tahun itu kan lama. Ini kan misalnya tanah yang diberikan pemerintah milik orang lain misalnya. Ini kan menjadi soal nantinya. Kan ini proyek. Tentunya ada pembebasan lahan. Kenapa tidak diberikan kepada yang berhak?," ujarnya.

"Atau kalau mereka koordinasikan dengan BPN pastinya mereka tahu lahan tersebut telah bersertifikat dan dimiliki oleh seorang pengusaha," tambahnya.

Dia menjelaskan, persoalan agraria sudah semestinya diselesaikan sehingga tidak memicu adanya konflik.

Halaman
12
Penulis: Gecio Viana
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved