Perlu Keterlibatan Polri Dalam Penyaluran Bansos PKH

Kuatir terjadi penyelewengan, penyaluran bansos PKH perlu dikawal dan didampingi aparat kepolisian. Apalagi, dana bansos PKH bernilai sangat besar.

Perlu Keterlibatan Polri Dalam Penyaluran Bansos PKH
POS-KUPANG.COM/ YENI RAHMAWATI
Kabag Ops Polresta Kupang Kota pada Sosialisasi Penyaluran Bantuan Sosial PKH 

Perlu Keterlibatan Polri Dalam Penyaluran Bansos PKH 

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG- Kuatir terjadi penyelewengan, penyaluran bansos PKH perlu dikawal dan didampingi aparat kepolisian. Apalagi, dana bansos PKH bernilai sangat besar.

"Karena dana bansos cukup besar, dikhawatirkan ada penyelewangan. Karena jika ada penyelewengan, ancaman hukumannya lima tahun, kalau ada pemalsuan data kena hukuman dua tahun penjara. Oleh karena itu tolong dipahami ini. Para agen bisa bertukar nomor hp dengan Bhabinkamtibmas agar Bhabin bisa memonitor setiap kegiatan," kata Kabag Ops Polresta Kupang Kota, Ongko Triatmodjo, pada Gathering Agen Brilink dan Sosialisasi Penyaluran Bantuan Sosial di Hotel Gajah Mada, Kamis (7/2/2019).

Ongko mengajak mengajak para agen BRILink berkolaborasi dengan Bhabinkamtibmas.

Ongko mengungkapkan,  Polri bertugas untuk mengawali dan mendampingi proses penyalurah bantuan sosial Program Keluarga Harapan.

"Setiap kelurahan memiliki satu Bhabinkamtibmas. Karena itu, AgenBrilinik di masing-masing wilayah bisa langsung berkoordinasi. Misalnya kelurahan A, maka agen bisa berkoordinasi dengan Lurahnya, sehingga hingga disampaikan ke Bhabinkamtibmas agar selalu mendampingi agen dan pendamping PKH ketika ada penyalura di lapangan," kata Ongko.

Dengan demikian, kata Ongko, semua akan berada di jalur yang lurus. "Ibaratnya jika menanam padi pasti akan ditumbuhi rumput, berbeda bila menanam rumput maka tidak akan ditumbuhi padi. Jadi, kalau mau berbuat baik pasti ada yang mengajak berbuat tidak baik," demikian Ongko.

"Tantangannya besar karena uangnya besar. Pikiran negatif pasti selalu ada. Maka agen dan PKH bisa menghubungi Bhabin pada saat melaksanakan pembayaran," tambah Ongko.
Ia menegaskan tidak ada sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran hukum seperti potongan. "Kota Kupang tidak ada alasan ada potongan. Apapun aturannya maka dilaksanakan," tegas Ongko. (*)

Penulis: Yeni Rachmawati
Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved