Penyaluran Bantuan Sosial di NTT Dihadapkan Berbagai Masalah

Sejak 11 Januari Menteri Sosial RI telah melaksanakan MoU dengan Kapolri yang disaksikan seluruh Kapolda se-Indonesia. Oleh karena itu Dinas Sosial

Penyaluran Bantuan Sosial di NTT Dihadapkan Berbagai Masalah
Pos Kupang.com/Yeni Rachmawaty
BRI Gelar Gathering Agen Brilink, Satukan Persepsi Salurkan Bantuan Sosial 

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Sejak 11 Januari Menteri Sosial RI telah melaksanakan MoU dengan Kapolri yang disaksikan seluruh Kapolda se-Indonesia. Oleh karena itu Dinas Sosial sebagai pemilik program, BRI dalam penyaluran akan bermitra dengan Kepolisian untuk melakukan pendampingan.

Kerja Sama ini dilakukan karena Presiden RI ingin bantuan sosial untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia tepat sasaran dan tepat waktu serta tidak ada yang menyimpang.

Kepala Dinas Sosial NTT, yang diwakili oleh Kepala Bidang Linjamsos Dinas Sosial Provinsi NTT, Drg Iien Adriani pada Gathering Agen Brilink dan Sosialisasi Penyaluran

Bantuan Sosial di kota Kupang, Kamis (7/2/2019), mengagumi Kapolri yang saat ini begitu luar biasa karena dipercaya di bidang pertanian, politik dan sosial. Pak Presiden meminta kepolisian aktif di dalam program bantuan sosial. Salah satunya program Keluarga Harapan.

Karena ke depan, kata Drg Iien, Pemerintah Pusat akan mengalokasikan dana cukup besar untuk NTT yaitu Rp 3 triliun.

BRI Gelar Gathering Agen Brilink, Satukan Persepsi Salurkan Bantuan Sosial

"Peningkatan yang luar biasa ini untuk mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu harus ada pengawalan. Karena penyalurannya tidak semudah membalikkan telapak tangan, banyak yang harus diselesaikan secara bersama. Salah satunya tentang pelayanan Agen Brilink. Karena kalau berbicara tentang kebijakan, kebijakam Pak Presiden untuk bansos tidak boleh ada potongan sesen pun," terangnya.

Oleh karena itu, kata Iien, dipadang pelru untuk membahas kesulitan-kesulitan di lapangan. Bila bisa diselesaikan di Kota atau Provinsi maka diselesaikan. Jika ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan maka akan dibawa ke tingkat pusat.

"Kita sangat tahu agen brilink bukan pegawai BRI tapi mitra yang membantu menyalurkan bansos secara non tunai dengan menggunakan ATM. Maka ini juga menjadi masalah, kalau kota Kupang tidak masalah tapi NTT sangat masalah. Karena banyak wilayah yang tidak ada signal, tingkat kesulitan juga tinggi.

BRI harus melayani sampai ke tingkat rumah tangga. Padahal BRI memiliki jejaring paling luas tapi untuk sampai ke desa belum bisa dijangkau seluruhnya maka diperlukan agen brilink," tuturnya.

Drg Iien menyebutkan ada perintah dan aturan untuk tidak boleh ada pemotongan tapi fakta di lapangan, agen brilink dalam pengambilan uang tunai di bank untuk menyalurkan bansos bagi KPM, demi meningkatkan kesejahteraan.

Ia menyebutkan NTT merupakan provinsi kepulauan. Oleh karena itu wilayah NTT sangat ekstrem. Untuk bisa memberikan pelayanan kepada para KPM ada berbagai kendala yang dihadapi, terutama mengenai jarak antara agen dan Bank.

"Namun bila agen menganggap ini bekerja di ladang Tuhan, karena yang dilayani adalah masyarakat tidak mampu atau bermasalah kesejahteraan sosial, akan tidak jadi masalah bila Agen Brilink khusus PKH tidak ada potongan. Oleh karena itu perlu kita samakan persepsi dan bersepakat.

Kalau mau mencari di ladang Tuhan, mari bersepakat untuk tidak memberikan potongan. Agar dari sisi penindakan tidak menjadi masalah dan melanggar aturan sehingga untuk mensejahterakan juga bisa dapat dicapai," ujarnya. (*)

Penulis: Yeni Rachmawati
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved