Opini Pos Kupang

NTT dan Stigma Kemiskinan yang Melekat

Bandingkan dengan penduduk miskin yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, maupun Jawa Timur yang masing-masing daerah

NTT dan Stigma Kemiskinan yang Melekat
ilustrasi

Oleh Andrew Donda Munthe
ASN pada BPS Kota Kupang/Mahasiswa Pascasarjana IPB Bogor

POS-KUPANG.COM - Hingga saat ini, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT masih sangat lekat dengan stigma daerah miskin. Secara jumlah absolut, penduduk miskin NTT pada Maret 2018 sebanyak 1.142.170 orang.

Bandingkan dengan penduduk miskin yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, maupun Jawa Timur yang masing-masing daerah tersebut dapat mencapai lebih dari 3,5 juta penduduk miskin.

Akan tetapi, NTT merupakan salah satu provinsi dengan persentase penduduk miskin yang sangat tinggi di negeri ini. Persentase penduduk miskinnya mencapai 21,35 persen dari jumlah total penduduk.

Hal ini berarti sekitar seperlima penduduk yang ada di NTT termasuk dalam kategori penduduk miskin. Dengan demikian bukankah hal yang wajar apabila stigma daerah miskin masih disematkan pada provinsi ini?

Selain Jujur dan Sederhana, Agum Gumelar Sebut Ada Magnet di Badan Jokowi

Ramalan Zodiak Karir Selasa 5 Februari 2019, Aries Penuh Semangat, Zodiak Lain?

Drakor Terbaru Lee Jong Suk Romance Is A Bonus Book Mulai Tayang, Anda Wajib Nonton

Masalah kemiskinan sangat terkait dengan banyak aspek dan juga begitu kompleks (multidimensi). Menyangkut masalah sosial di masyarakat, sarana dan prasarana publik, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, bahkan juga aspek adat budaya.

Menurut Bank Dunia, kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan ("poverty is pronounced deprivation in well-being").

Sedangkan, kemiskinan menurut Bappenas adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Hak-hak dasar tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, termasuk juga hak untuk berpartisipasi bebas dalam kegiatan sosial-politik dan bermasyarakat.

Perhitungan penduduk miskin di Indonesia dilakukan oleh Badan Pusat Statistik melalui pendataan yang disebut dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Halaman
1234
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved