Berita Kabupaten TTS

BREAKING NEWS: Seluruh ASN Lingkup Pemkab TTS yang Terbelit Kasus Korupsi Dipecat, Ini Penjelasannya

tujuh orang aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemkab TTS yang sudah dijatuhi hukuman oleh majelis hakim karena terbukti melakukan tindak korupsi

BREAKING NEWS: Seluruh ASN Lingkup Pemkab TTS yang Terbelit Kasus Korupsi Dipecat, Ini Penjelasannya
POS-KUPANG.COM/Dion Kota
Plh. Bupati TTS, Marthen Selan 

Laporan Reporter Pos-kupang.com, Dion Kota

POSKUPANG.COM, SOE – Sebanyak tujuh orang aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemkab TTS yang sudah dijatuhi hukuman oleh majelis hakim karena terbukti melakukan tindak korupsi telah diberhentikan secara tidak hormat. Selain diberhentikan secara tidak hormat, ke tujuh mantan ASN tersebut juga tidak menerima pensiun.

Hal ini diungkapkan Sekda TTS, Marthen Selan kepada pos kupang, beberapa waktu lalu di ruang kerjanya. Marthen merincikan, tiga ASN diberhentikan secara tidak hormat pada tahun 2017 lalu, sedang empat ASN lainnya diberhentikan pada tahun 2016.

Salah satu dari ketujuh ASN yang diberhentikan secara tidak hormat adalah mantan Sekda TTS, Salmun Tabun yang terbukti melakukan korupsi dana konsumsi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati TTS terpilih.

Ketajaman Lionel Messi Kembali Konsisten Setelah Enam Tahun

Tottenham Vs Newcastle, Gol Tunggal Son Heung-Min Menangkan Spurs

" Semua ASN yang sudah divonis terbukti melakukan korupsi sudah dipecat termaksud maksud mantan sekda TTS, Salmun Tabun. Jadi di TTS sudah tidak ASN dengan status terpidana korupsi lagi," ungkap Sekda TTS.

Terkait mekanis pemberhentian ASN yang terlibat korupsi lanjut Marthen, harus mendapat persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Kempan dan RB). Usulan tersebut dikirimkan ke Kempan dan RB setelah sudah ada salinan putusan dari majelis hakim.

" Mau kasih berhenti ASN ini tidak muda. Harus sudah dijatuhi vonis dan mendapatkan persetujuan dari Kempan dan RB. Kalau belum ada vonis tidak bisa kita pecat," jelasnya.

Ia menghimbau kepada seluruh ASN khususnya yang dipercaya melakukan pengelolaan keuangan untuk bekerja sesuai aturan dan tugas yang diberikan. Ia meminta para ASN untuk memeriksa diri sendiri apakah sejauh ini sudah bekerja sesuai aturan dan tugas yang diberikan atau tidak. Bagi para bendara dan PPK untuk melakukan pembayaran sesuai volume pekerjaan di lapangan.

" Dalam pelaksanaan fisik di lapangan harus bekerja sesuai kewenangan yang diberikan. PPK hanya membuat komitmen dengan pihak ketiga. PPTK melihat kegiatan teknis di lapangan bekerjasama dengan PPK membuat pelaporan kepada bendahara agar dibayar sesuai volumen kerja.

Jangan volume kerja di lapangan sekian, tetapi bayar lebih dari volume yang di laporkan. Itu berarti ada upaya menguntungkan pihak tertentu dan menyebabkan kerugian negara. Berarti itu sudah korupsi. Jadi harus hati-hati, ingat bekerja sesuai tugas dan aturan," himbaunya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah ( BKD) Kabupaten TTS, Linda Fobia saat ditemui pos kupang, Jumat ( 1/2/2019) menambahkan, dari tujuh ASN yang dipecat, ada satu ASN atas nama Petronela Mesak sedang melakukan kasasi di Mahkamah Agung.

Petronela diketahui divonis bersalah dalam kasus korupsi di KPU Kabupaten TTS tahun 2014 silam. Hingga saat ini, belum ada putusan dari Mahkamah Agung terkait kasasi yang diajukan Petronela.

" Untuk Petronela statusnya masi pemberhentian sementara sambil menunggu putusan kasasinya di Mahkamah Agung. Tetapi, yang bersangkutan sudah tidak lagi menerima gaji maupun tunjangan," jelasnya. (*)

Penulis: Dion Kota
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved