Berita Ekonomi Bisnis

Pemkot Kupang Daftarkan 5133 Warganya Jadi Penerima JKN-KIS

Sebanyak 5133 warga Kota Kupang telah menjadi peserta JKN-KIS. Mereka didaftarkan oleh Pemerintah Kota atau Pemkot Kupang.

Pemkot Kupang Daftarkan 5133 Warganya Jadi Penerima JKN-KIS
BPJS KESEHATAN KUPANG untuk POS-KUPANG.COM
Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang Fauzi Lukman Nurdiansyah usai Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Kupang dengan BPJS Kesehatan Cabang Kupang merupakan berlangsung di di Aula Rumah Jabatan Walikota Kupang, Selasa (29/1/2019). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG.COM | KUPANG -Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang telah mendaftarkan warganya sebanyak 5133 orang menjadi peserta dari dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kupang untuk mendapatkan kartu JKN-KIS

Pemkot Kupang memperkuat sinergitas, kolaborasi dan kerja sama mengenai Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk di Kota Kupang.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Kupang dengan BPJS Kesehatan Cabang Kupang merupakan berlangsung di di Aula Rumah Jabatan Walikota Kupang, Selasa (29/1/2019).

PENYERAHAN KARTU -Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang, Fauzi Lukman Nurdiansyah menyerahkan Kartu JKN-KIS secara simbolik di Aula Rumah Jabatan Walikota Kupang, Selasa (29/1/2019).
PENYERAHAN KARTU -Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang, Fauzi Lukman Nurdiansyah menyerahkan Kartu JKN-KIS secara simbolik di Aula Rumah Jabatan Walikota Kupang, Selasa (29/1/2019). (BPJS KESEHATAN KUPANG untuk POS-KUPANG.COM)

peserta JKN-KIS dan berlaku mulai 1 Februari 2019.

 Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang, Fauzi Lukman Nurdiansyah, menyebutkan, per Januari secara nasional penduduk Indonesia yang tercover JKN-KIS mencapai 78,28 persen atau 208 juta orang.

Bayi di Tuban Ini Miliki Nama Dengan 19 Kata, Ini Tujuan Orangtuanya

Rumah Tangga Langgeng Jika Kalian Bisa Lewati 5 Ujian Sulit Ini

"Sedangkan untuk Provinsi NTT, mencapai 81,9 persen dan Kota Kupang, dengan bantuan Walikota Kupang maka pencapaian sudah di angka 81 persen, atau 355 ribu penduduk yang sudah tercover oleh JKN KIS. Semoga kita bisa mencapai fase dan bersama-sama memonitoring pelayanan di setiap faskes. Kita pastikan tidak ada iuran biaya untuk peserta JKN-KIS yang mengikuti hak kelasnya dan pasien dipimpong karena RS penuh. Jika muncul hal tersebut maka tolong dilaporkan," tuturnya.

Penandatangan kerja sama antara Pemkot Kupang dengan BPJS Kesehatan Cabang Kupang i di Aula Rumah Jabatan Walikota Kupang, Selasa (29/1/2019).
Penandatangan kerja sama antara Pemkot Kupang dengan BPJS Kesehatan Cabang Kupang i di Aula Rumah Jabatan Walikota Kupang, Selasa (29/1/2019). (POS-KUPANG.COM/ YENI RACHMAWATI)

Selain itu, kata Fauzi, dalam peningkatan kualitas pelayanan maka akan diminimalisir antrian yang cukup panjang di rumah sakit.

"Karena hampir di seluruh Indonedia, antrean panjang menjadi masalah yang sama. Maka kami selalu dorong sistem antrean di rumah sakit tidak hanya terpaku di satu saja, tapi memecahnya dengan sistem online. Prosesnya tidak di satu tempat saja," ujarnya.

Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore, mengatakan, PKS tersebut kegiatan yang luar biasa untuk peningkatan pelayanan kesehatan di Kota Kupang. Jefri mengatakan, mengajak para camat dan lurah untuk hadir karena kegiatan ini sangat strategis.

"Baru kali ini Pemerintah kota Kupang melaksanakan integrasi dari Jamkesda ke BPJS kesehatan. Dengan kerja sama ini ini maka pemerintah bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat. Kerja sama ini sangat sulit terjadi bila tidak ada orang-orang yang menjembatani prosesnya sehingga mengakodomir ini. Kita dibantu oleh Pak Ansor," tuturnya.

Jefri mengatakan agak keras dengan BPJS. Karena tidak memperoleh data warga yang mendapatkan bantuan dari pusat dalam hal pembayaran iuran untuk 93 ribu orang.

"Kalau mau flashback maka Pemerintah Kota dan BPJS ribut terus. Karena pemerintah pusat membantu masyarakat untuk 93 ribu orang. Supaya mereka mengetahui dapat bantuan dari pemerintah pusat maka kita surati warga," katanya.

Sedangkan, ujarnya, Pemkot Kupang membayar iuran untuk 5.133 orang. Oleh karena itu Pemerintah Kota akan mengirim surat ke lurah-lurah untuk menyampaikan warga yang mendapatkan bantuan iuran BPJS Kesehatan.

Ia menegaskan jika warga penerima tidak lagi berada di tempat maka langsung dilaporkan untuk diganti dengan orang lain yang membutuhkan. Selain itu, pelayanan kesehatan pun harus alami peningkatan. Pelayanan di Puskesmas harus lebih baik. (*)

Penulis: Yeni Rachmawati
Editor: Hermina Pello
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved