Berita Kota Kupang

Kondisi Pekerja Seks Karang Dempel Saat Ini, dari Bayar Sewa Kamar Hingga Makan Minum

Selain tidak ada penghasilan yang tetap, mereka (pekerja seks) pun tetap membayar sewa kamar.

Kondisi Pekerja Seks Karang Dempel Saat Ini, dari Bayar Sewa Kamar Hingga Makan Minum
POS KUPANG/AMBUGA LAMAWURAN
Adelia, ketua Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) NTT. Gambar diabadikan Selasa (22/1/2019) 

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Penutupan Karang Dempel di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang pada tanggal 1 Januari 2019.

Penutupan itu ditandai dengan pemasangan spanduk dan plang penutupan lokalisasi.

Dari keterangan Adelia, ketua Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) NTT, kondisi para pekerja seks kini cukup memprihatinkan.

Selain tidak ada penghasilan yang tetap, mereka (pekerja seks) pun tetap membayar sewa kamar.

"Di bawah (Karang Dempel) itu kan bukan tinggal di rumah germo. Ini kan dia nginap. Jadi tetap bayar sewa kamar dan listrik," kata Adelia kepada POS-KUPANG.COM dalam acara konferensi pers di gedung Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC), Jln. Monginsidi, Kota Kupang, Selasa (22/1/2019).

Gempa 6,7 SR Guncang Sumba Barat, Satu Gedung Sekolah dan Rumah Warga Rusak Ringan

Ramalan Zodiak Rabu 23 Januari 2019, Aries Bertemu Seseorang yang Memesona

Pisang Malaka dan Alpukat SoE Timor Tengah Selatan Mulai Kuasai Kota Kupang

Selain itu, sambung Adelia, para pekerja seks tidak memiliki uang untuk membiayai makan minum mereka sehari-hari.

"Katanya mau kasihan mereka, mau bikin baik mereka, tapi kayak begini apa hidup mereka jadi lebih baik?" tanyanya.

Dia menjelaskan, usai pemasangan plang penutupan, sudah dua kali dilakukan razia.

"Razia itu mereka datang. Kalau di Bukit Indah lebih ekstrim. Sebanyak 45 kamar dipaksa dibuka semua. Tapi kan itu menyulitkan. Buat makan saja susah," jelasnya.

Ikatan Alumni SMAN 1 Kupang Gelar Lomba Literasi Karya Ilmiah “NTT Menulis”

Apalagi, kompensasi yang dijanjikan pemerintah itu belum direalisasikan.

"Bilangnya nanti ada kompensasi. Tapi itu belum jalan. Informasi yang ada di masyarakat, bahwa itu sudah dikasih. Padahal belum," katanya.(Laporan POS-KUPANG.COM, Ambuga Lamawuran)

Penulis: Lamawuran
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved