Siswa Belum Terima Dana KIP Di Kabupaten Sumba Barat

Guru dan orangtua murid di Kecamatan Lamboya dan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, mempertanyakan anak-anak

Siswa Belum Terima Dana KIP Di Kabupaten Sumba Barat
KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES
Warga menunjukkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kantor Pos Kampung Melayu, Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur, Rabu (13/5/2015). 

POS KUPANG.COM, WAIKABUBAK -- Guru dan orangtua murid di Kecamatan Lamboya dan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, mempertanyakan anak-anak sekolah dasar yang mengantongi Kartu Indonesia Pintar (KIP) sejak 2014/2015 hingga saat ini belum menerima dana dari program Presiden Joko Widodo ini.

Persoalan ini mengemuka dalam pertemuan komunitas sekolah (10 sekolah) dari Kecamatan Wanokaka dan Lamboya yang difasilitasi Yayasan Bahtera Sumba Barat bekerjasama dengan Yappika Actioneid
di Resto Maguro Waikabubak, Jumat (18/1/2019).

Pada pertemuan ini, para orangtua mengaku sudah mendatangi Bank NTT, BRI dan BNI 46 tetapi manajemen bank-bank ini menjawab tidak memiliki dana tersebut. Apalagi dalam kartu KIP tidak tertulis nama bank sehingga membingungkan orangtua dan para guru yang harus bolak balik dari satu bank ke bank lainnya untuk mengecek dana tersebut. Ternyata semua bank menolaknya.

Sementara sebagian guru lainnya mengaku hanya dapat mencairkan sebagian dana KIP siswa karena rekening lainnya sudah nihil.

Alasan bank, dana tersebut telah dikembalikan ke kas negara karena lama tidak dicairkan.
Guru, orangtua dan komite sekolah yang mengikuti pertemuan ini adalah Markus Mati Sapu (Komite SD Rajaka), Maria T Goro (SD Anakaka, Kecamatan Lamboya), Paulus Jami Lulu (Guru SDI Pantai Rua) dan Frederika N Puga (Orangtua siswa di SDI Pantai Rua, Kecamatan Wanokaka).

Menurut Maria Goro, forum pertemuan komunitas sekolah juga harus membicarakan dana KIP anak-anak sekolah agar jelas keberadaannya. Apa yang disampaikan tidak bermaksud menuding kepala sekolah, bank atau pihak lainnya tetapi perlu diskusi bersama agar nasib dana KIP terang benderang. Pasalnya, saat ini, ratusan siswa yang mengantongi KIP tidak menerima uangnya.

"Harapannya forum ini bisa mencari solusi penyelesaian terbaiknya," tutur Maria.
Sementara itu, Markus Mati Sapu, mengaku program KIP bagus, sayangnya tidak berjalan baik. "Coba pikirkan baik-baik, Presiden Joko Widodo saja mau habis masa jabatannya, sementara dana KIP tak kunjung cair. Sudah tahun kelima anak-anak sekolah kantongi KIP, tetapi uangnya tidak ada," jelasnya.

Markus mengajak forum mendiskusikannya dengan baik dan mengambil langkah-langkah penyelesaian. Misalnya, mendatangi DPRD dan bupati mempertanyakan kejelasan dana KIP siswa-siswi Sumba Barat.

Hal senada disampaikan Frederika N Puga. Ia mengakui tiga anaknya di SD Pantai Rua masing-masing memiliki kartu KIP sejak tahun 2014/2015. Bersama anak-anaknya, Frederika sudah mendatangi Bank NTT, BRI dan BNI. "Sayangnya pada tiga kartu KIP itu tidak tertera nama banknya. Menurut pihak bank, uangnya tidak ada. Tidak ada uang KIP," ujarnya.

Frederika mengaku sangat kecewa dengan kejadian itu. Meski demikian, tiga kartu KIP anaknya tetap disimpan. Dia berharap melalui pertemuan komunitas sekolah, masalah itu diselesaikan.

Pertemukan Aktor Kunci
Direktris Yayasan Bahtera Sumba Barat, Martha Rambu Bangi, menyatakan siap memfasilitasi penyelesaian persoalan pencairan dana KIP dengan mempertemukan aktor kunci.

Menurutnya, secara teknis persoalan itu perlu didiskusikan lebih lanjut, termasuk berbagai persoalan dunia pendidikan di Kabupaten Barat.

"Semua persoalan dirumuskan dengan baik lalu mencari solusi penyelesaiannya," tutur Rambu Bangi.

Menyimak keterangan guru, kepala sekolah dan komite sekolah pada diskusi tersebut, kata Rambu, pihaknya tidak memperoleh sebuah kepastian jawaban alasan tidak adanya dana KIP di bank. Karena masing-masing bercerita menurut versinya.

"Karena itu sangat tepat bila aktor kunci pengelolah KIP, yakni pemerintah, bank, kepala sekolah, orang tua dan komite sekolah duduk bersama mendiskusikannya. Hal itu untuk mengklirkan persoalan sekaligus mencegah membiasnya informasi kurang tepat kepada masyarakat luas," tuturnya. (pet)

Penulis: Petrus Piter
Editor: Alfred Dama
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved