Berita Kota Kupang

Kuasa Hukum Termohon Eksekusi Lahan Nilai Penggurusan di TDM Ada Cacat Hukum

sebelum eksekusi dilakukan, pengadilan tidak melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada semua warga yang berdiam

Kuasa Hukum Termohon Eksekusi Lahan Nilai Penggurusan di TDM Ada Cacat Hukum
POS KUPANG/RICARDUS WAWO
Suasana penggusuran lahan di Kelurahan TDM, Kota Kupang, Rabu (16/1/2019) 

POS-KUPANG.COM--Pihak tergugat dalam sengketa lahan seluas 6.125 meter persegi di Kelurahan TDM, Kota Kupang masih menyatakan keberatan terhadap penusuran yang dilakukan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang.

Dalam prosesnya, mereka masih mengajukan perlawanan-perlawanan hukum, tetapi pihak pengadilan tetap bersikukuh melakukan penggusuran pada hari itu.

Demikian yang dijelaskan Kuasa Hukum Termohon Eksekusi Lahan, Biante, SH kepada wartawan, Rabu (16/1/2019).

Walaupun pengadilan negeri hanya bertindak sebagai eksekutor berdasarkan keputusan Mahkamah Agung, Biante tetap menilai pengadilan tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Alasannya, sebelum eksekusi dilakukan, pengadilan tidak melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada semua warga yang berdiam di lokasi penggusuran guna mengosongkan dan mencari tempat tinggal.

"Sampai pada saat ini hanya beberapa orang saja yang menerima pemberitahuan penggusuran. Masih banyak termohon eksekusi yang tidak menerima surat penggusuran," jelasnya.

Ia mengatakan pada saat Briando Pribadi Gotama melakukan gugatan terhadap tanah milik Paulus Ndeo dkk, pihaknya sudah mengajukan surat Peninjauan Kembali (PK) tetapi belum ada putusan hingga pada akhirnya pihak pengadilan melakukan penggusuran.

Kuasa Hukum termohon  eksekusi, Biante SH saat di lokasi eksekusi pada Rabu (16/1/2019) siang.
Kuasa Hukum termohon eksekusi, Biante SH saat di lokasi eksekusi pada Rabu (16/1/2019) siang. (POS-KUPANG.COM/RYAN NONG)

Ia menilai proses penggusuran ini cacat hukum karena mereka masih melakukan upaya perlawanan hukum terhadap pelaksanaaan eksekusi hari itu.

"Upaya hukum itu dilakukan selagi masih ada celah hukum."

Kepada awak media, ia pun mengakui kalau masih ada pembuktian baru dari tergugat. Ia menjelaskan di dalam amar putusan sertifikat nomor 124 atas nama Jacob Saubaki, tetapi dalam pertimbangan hukumnya berbeda yakni atas nama Esau Saubaki.

Temuan Fakta Baru di Tempat Kos Mahasiswi dan Dosen Politani Selingkuh, Mengejutkan

Terbelit Kasus Pidana Kades Sono Ditahan Polisi

"Seperti yang kami tanyakan kepada panitera juru sita tadi, ini lahan yang mana yang mau dieksekusi. Apakah atas nama Jacob Saubaki ataukah Esau Saubaki dan apabila peninjauan kami dikabulkan pihak mana yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan eksekusi hari ini."

Halaman
12
Penulis: Ricardus Wawo
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved