Berita Kabupaten TTU

DPRD TTU Diminta Perjuangkan Penerbitan Sertifikat Tanah bagi 600 Kk di Desa Ponu

ront Perjuangan Masyarakat Ponu (FPMP) yang terdiri dari LMND Eksekutif Wilayah NTT, LMND Eksekutif Kota Kefamenanu, LMND Eksekutif Komisariat UNIMOR,

DPRD TTU Diminta Perjuangkan Penerbitan Sertifikat Tanah bagi 600 Kk di Desa Ponu
POS-KUPANG.COM/TOMMYMBENU NULANGI
/Puluhan masa aksi dari FPMP saat menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD TTU, Rabu (16/1/2019). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU-Front Perjuangan Masyarakat Ponu (FPMP) yang terdiri dari LMND Eksekutif Wilayah NTT, LMND Eksekutif Kota Kefamenanu, LMND Eksekutif Komisariat UNIMOR, AGRA Wilayah NTT, Front Mahasiswa Nasional dan masyarakat Ponu menggelar aksi demonstrasi.

Selain melakukan aksi demonstrasi ke Polres TTU, FPMP juga melakukan aksi demonstrasi ke Kantor DPRD Kabupaten TTU. FPMP mendesak agar wakil rakyat setempat segera memperjuangkan penerbitan sertifikat tanah bagi 600 kepala keluarga di desa tersebut yang sampai dengan saat ini belum memiliki sertifikat tanah.

Koordinator Umum FPMP, Oktavianus Usboko mengatakan sebanyak 600 lebih kepala keluarga yang ada di SP 1 dan SP 2, Desa Ponu, Kecamatan Biboki Anleu belum memiliki sertifikat tanah sejak mereka tempati wilayah tersebut pada tahun 2000.

Dijelaskannya, pada saat itu, pemerintah telah mengadakan pengukuran lahan dimana lahan untuk pekerangan seluas 5 are dan lahan garapan seluas 1 hektar. Pada saat itu juga, pemerintah menjanjikan untuk menerbitkan sertifikat tanah bagi selama 5 tahun sejak masyarakat tempati lahan disana.

"Namun realitasnya yang terjadi sampai dengan saat ini sertifikat tanah yang dijanjikan tak kunjung diberikan oleh pemerintah. Ironisnya warga dibebankan dengan membayar pajak 5.000 per kk, padahal warga belum mendapatkan surat bukti legal kepemilikan atas tanah," ujarnya.

Menuju Pra PON 2019 ! Taekwondo NTT Siapkan Atlet Full Class

BREAKING NEWS: 715 Orang Warga Mabar Positiv Diserang DBD, Status KLB Masih Berlaku

Menurutnya, dengan tidak ada kepastian hukum hak atas tahan, maka peluang perampasan lahan oleh pemerintah yang bergandengan tangan dengan kaum pemodal akan semakin besar. Hal itu dibuktikan dengan keinginan pemerintah membangun tambak garam diatasi tanah seluas 600 hektar tersebut.

Oktavianus mengungkapkan, mayoritas masyarakat yang ada di SP 1 dan SP 2, Desa Ponu adalah petani dan peternak. Sehingga masyarakat melakukan penolakan rencana pemerintah ingin menjadikan lahan SP 1 dan SP 2 tersebut sebagai kawasan tambak garam.

Atas beberapa permasalahan tersebut, Oktavianus meminta kepada DPRD TTU untuk segera memperjuangkan penerbitan sertifikat tahan bagi masyarakat yang ada di SP 1 dan SP 2 yang bermukim di Desa Ponu. Selain itu, pihaknya juga menolak wacana pemerintah membangun tambak garam di wilayah SP 1 dan SP 2.

Oktavianus juga menyayangkan sikap anggota DPRD Kabupaten TTU yang tidak berada di kantor saat FPMP ingin menyampaikan aspirasi dari masyarakat dari Desa Ponu. Menurutnya, anggota DPRD TTU telah menunjukan sikap apatisnya terhadap persoalan yang sedang dialami oleh warganya.

"Jadi mereka ini bukan lagi representatif dari masyarakat, karena ketika masyarakat datang untuk menyampaikan persoalan yang sedang dialami oleh warganya apalagi ini menyangkut perut rakyat, tanah rakyat tetapi mereka justru lagi melakukan monitoring," ujarnya.

Oktavianus juga menyesalkan mekanisme surat menyurat yang ada di DPRD TTU karena pihak sekretariat DPRD TTU tidak mengetahui adanya surat pemberitahuan dari FPMP yang ingin bertemu dengan wakil rakyat untuk menyampaikan persoalan rakyat.

Oleh karena itu, kata Oktavianus, pihaknya meminta kepada seluruh anggota dan pimpinan DPRD TTU untuk dapat turun langsung ke wilayah SP 1 dan SP 2 sehingga dapat mengetahui kejelasan persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. (mm)

Keterangan Gambar: POS-KUPANG.COM/TOMMYMBENU NULANGI/Puluhan masa aksi dari FPMP saat menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD TTU, Rabu (16/1/2019).

Area lampiran

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved