Berita Tamu Kita

Drs.Umbu Neka Jarawoli: Jaga Keseimbangan Legislatif dan Eksekutif

DPRD dan pemerintah adalah mitra kerja sejajar yang harus saling mendengar, saling menghormati dan menghargai satu dengan lainnya.

Drs.Umbu Neka Jarawoli: Jaga Keseimbangan Legislatif dan Eksekutif
IST
Drs. Umbu Neka Jarawoli bersama istri 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Tengah, ia selalu berusaha menjaga keseimbangan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, tidak terjadi dominasi legislatif terhadap eksekutif atay sebaliknya.

DPRD dan pemerintah adalah mitra kerja sejajar yang harus saling mendengar, saling menghormati dan menghargai satu dengan lainnya. Jika kedua lembaga selalu berseberangan, maka pembangunan mandek dan rakyat menjadi korbannya.

Sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Tengah harus pandai menjaga keseimbangan tersebut agar relasi kerja sama tetap berjalan baik. Hal tersebut mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Sumba Tengah.

Ini Loh Puisi-Puisi Pos Kupang Minggu Ini

Bagaimana kisah perjalaman Drs.Umbu Neka Jarawoli memimpin DPRD Kabupaten Sumba Tengah. Ikuti petikan wawancara dengan wartawan Pos Kupang, Petrus Piter di rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Sumba Tengah di Makatul, Waibakul, Jumat (4/1/2019).

Bisa ceritakan perjalanan karier politik Anda hingga terpilih menjadi wakil rakyat Sumba Tengah bahkan menjadi ketua DPRD Sumba Tengah periode 2014-2019.
Semenjak menjadi mahasiwa di FKIP Undana Kupang saya aktif dalam organisasi intra maupun ekstra kampus yang sering pula bersama teman-teman melakukan aksi demonstrasi menentang berbagai kebijakan pemerintah NTT maupun pemerintah pusat yang dipandang merugikan rakyat kecil.
Selesai kuliah tahun 1998 bersamaan runtuhnya rezim Soeharto, saya memutuskan kembali ke kampung halaman di Anakalang, Waibakul, Kabupaten Sumba Tengah (saat itu masih Kabupaten Sumba Barat) untuk membangun daerah ini. Pascaruntuhnya rezim otoriter Soeharto, lahir pula berbagai partai politik baru yang bertarung pada Pemilu 1999. Kesempatan itu langsung saya ambil dengan tampil sebagai ketua Partai Nasional Indonesia (PNI).

Apakah saat itu Anda tidak tidak merasa canggung karena belum memiliki pengalaman memimpin partai politik?
Hehehehe.. saya merasa biasa-biasa saja. Sebagai generasi muda, kapan lagi akan mendapat kesempatan dalam politik praktis seperti itu. Saya menguatkan diri sendiri dan memutuskan menjadi ketua PNI. Menjadi pemimpin bukan berdasarkan pengalaman tetapi tergantung kesempatan. Bila kesempatan itu tiba atau ada, kader muda tanpa pengalaman sekalipun bisa tampil sebagai pemimpin. Tentu pendidikan sangat mendukung kualitas kepemimpiman seseorang. Dan saya buktikan itu, ketika kesempatan tiba, saya langsung merebutnya menjadi ketua PNI.

Bagaimana perjuangan Anda merebut kursi DPRD Sumba Barat pada pemilu 1999 itu?
Sebagai pendatang baru, dengan semangat menggebu-gebu, saya membangun konsolidasi kepengurusan PNI di delapan kecamatan se-Kabupaten Sumba Barat saat itu. Saya bangun semangat dan tekad yang kuat bersama teman-teman merebut kursi DPRD sebanyak mungkin pada Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 1999.

Bagaimana hasil perjuangan Anda pada pemilu1999. Berapa kursi yang direbut PNI?
Terus terang saja, saat itu hanya meraih satu kursi. Suara terbanyak saya raih dibandingkan dengan calon legisltaif lainnya. Mestinya, saat itu, saya sudah terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat. Saat itu penyelenggara pemilu adalah panitia pemilihan daerah (PPD). Usai menghitung suara, PPD menyerahkan suara tersebut ke Partai PNI untuk menentukan siapa yang duduk di lembaga DPRD Sumba Barat dari PNI. Menindaklanjuti hal itu, saya memimpin rapat yang dihadiri para pengurus PNI dari delapan kecamatan untuk membahas wakil PNI yang akan duduk di lembaga DPRD Sumba Barat. Dari delapan pengurus kecamatan itu, enam kecamatan memilih saya sebagai anggota DPR dari PNI.
Sayangnya keputusan tersebut tidak berjalan mulus, timbul reaksi segelintir oknum pejabat di Sumba Barat saat itu yang tidak menghendaki saya menjadi anggota Dewan hingga terjadi aksi demonstrasi menolak.

Cerpen Tommy Duang: Perempuan dari Masa Lalu

Bagaimana reaksi Anda saat itu?
Saya memahaminya dan tetap berjalan sesuai mekanisme partai. Menyikapi aksi demonstrasi itu, saya kembali menggelar rapat semua pengurus, pengurus menyetujui saya menjadi anggota DPRD dengan syarat setiap bulan menyetor 10 persen penghasilan ke kas PNI atau membagi masa keanggotaan DPRD selama 2,5 tahun dan seterusnya diserahkan ke pihak lainnya.
Mencermati fenomena tersebut saya mengundurkan diri menjadi calon anggota DPRD Sumba Barat dan menyerahkan sepenuhnya ke PNI untuk memilih orang lain duduk di DPRD Sumba Barat.

Halaman
12
Penulis: Petrus Piter
Editor: Apolonia Matilde
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved