Berita Kabupaten Sikka

Berkas Korupsi Kades Loke Kabupatem Sikka Lengkap Dibawa ke Meja Tipikor

Berkasnya (berita acara pemeriksaan) sudah lengkap.Tersangka tidak ditahan, tinggal penyerahan barang bukti dan tersangka

Berkas Korupsi Kades Loke Kabupatem Sikka Lengkap Dibawa  ke Meja Tipikor
Pos Kupang.com.Eugenius Moa
 AKP Heffri  Dwi Irawan,S.H, S.IK.   

POS-KUPANG.COM| MAUMERE--Penyelidikan kasus  dugaan  korupsi  proyek Pembangkit Listrik Tenaga  Surya (PLTS)  Kepala  Desa Loke, Kecamatan  Tanawawo,  Kabupaten  Sikka, Pulau   Flores, Propinsi NTT,  BBN    telah dinyatakan lengkap dibawah  ke persidangan Pengadilan  Tindak Pidana  Korupsi (Tipikor)  Kupang.

 “Berkasnya  (berita  acara  pemeriksaan) sudah lengkap.Tersangka tidak ditahan,  tinggal  penyerahan  barang bukti dan tersangka,” kata  Kepala  Satuan  Reserse dan Kriminalitas  (Reskrim) AKP  Heffri Dwi Irawan, kepada POS-KUPANG.COM,  di  Maumere.

Proyek  senilai  Rp 500  juta  lebih  pengadaan PLTS  bagi  warga  Desa Loke terindikasi   penggelembungan harga. Temuan kerugian  berdasarkan audit   yang dilakukan Kantor Inspektorat  Kabupaten  Sikka  mencapai  Rp 100  juta lebih.

Informasi  yang dihimpun  POS-KUPANG.COM, Minggu  sore di  Maumere  menyatakan penyidik  belum  menjadwalkan penyerahan  barang bukti dan  tersangka.

Ilustrasi Korupsi
Ilustrasi Korupsi (KOMPAS.com/s3images.coroflot.com)

Kenapa Dibawah  ke  Tipikor?

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa  (PMD)  Kabupaten  Sikka,  Robertus  Ray,  menyatakan Kepala  Desa Loke, BBN  telah mengembalikan   dana  kerugian negara  sejumlah  Rp 100 juta lebih ke kas  daerah.

Ilustrasi rupiah
Ilustrasi rupiah (KOMPAS/HERU SRI KUMORO)

“Kasus ini  seharusnya  tidak dibawah sampai ke  ranah hukum.  Karena  ada kesepakatan  antara  pemerintah daerah dan  aparat penegak  hukum, bahwa  aparat  desa  yang ditemukan  menyelewengkan keuangan  negera diberi waktu   60 hari mengembalikan kerugian negara,”  kata  Robertus kepada POS-KUPANG.COM,  di  Maumere.

105 TKI Asal NTT Meninggal di Luar Negeri, Saatnya Berantas Human Trafficking, Termasuk Backingnya

Gadis 14 Tahun Ini Layani 8 Lelaki Hidung Belang Tiap Malam di Bali, Dibayar Rp 80 Ribu!

Kepala Dinas  PMD Sikka,  Robert Ray
Kepala Dinas PMD Sikka, Robert Ray (Pos Kupang.com.Eugenius Moa)

Robertus mengatakan,  jika jangka waktu  60  hari  yang diberikan tidak mampu dimanfaatkan aparat pemerintah  desa mengembalikan kerugian  negara, aparat  penegak  hukum dipersilahkan  melakukan  tindakan  hukum.

“Kalau   sampai  batas waktu  60  hari  tidak  bisa diselesaikan  mengembalikan kerugian negara, silahkan saja aparat hukum  bekerja.  Saya   duga  tidak ada koordinasi  dengan aparat  penegak hukum,”   imbuh  Robertus.(Laporan Reporter POS KUPANG, Euginius Mo'a)

Penulis: Eugenius Moa
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved