Berita Kabupaten Manggarai Timur

 Bupati Manggarai Timur ! Ada Sertifikat Persoalan Tanah Tidak Ada

Sengketa lahan dan tanah itu bisa terjadi antar tetangga dalam kehidupan bermasyarakat. Maka itu pemerintah dan berbagai pihak lainnya akan

 Bupati Manggarai Timur ! Ada Sertifikat Persoalan Tanah Tidak Ada
POS-KUPANG.COM/ARIS NINU
PENYERAHAN-Plt Bupati Matim, Agas Andreas, S.H, M.Hum sedang menyerahkan sertifikat bagi warga Kabupaten Matim di Kantor BPN Matim, Kamis (10/1/2019) pagi.   

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu

POS-KUPANG-COM-BORONG-“ Sengketa lahan dan tanah itu bisa terjadi antar tetangga dalam kehidupan bermasyarakat. Maka itu  pemerintah dan berbagai pihak lainnya akan berupaya menggurangi dan menekan persoalan tanah.

Permasalahan tanah sering terjadi karena salah satu penyebabnya adalah rakyat tidak memegang sertifikat. Sertifikat adalah bukti hukum tertulis hak atas tanah. Sertifikat ini harus dipegang oleh masyarakat, oleh rakyat secepat-cepatnya. Kalau sudah pegang sertifikat tidak akan ada orang yang berani menggugat dan itu berlaku setelah lima tahun tidak ada yang komplain maka sertifikat tersebut menjadi kuasa penuh pemilik sertifikat,”.

Korupsi SPAM PUPR ! KPK Periksa Bendahara Satker Satuan Tanggap Darurat Ditjen Cipta Karya Kasus

Demikian penegasan Plt Bupati Manggarai Timur (Matim), Agas Andreas, S.H, M.Hum saat penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat dari program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) bagi masyarakat di Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong sebanyak 592 sertifkat.

Penyerahan sertifikat yang berlangsung di Kantor Badan Pertanahan Matim, Kamis (10/1/2019) pagi ini dihadiri Ketua DPRD Matim, Lucius Modo, Penjabat Sekda Matim, Fansi Jahang, Pimpinaan OPD, Lurah Satar Peot, Gregorius Hadir, tokoh adat dan  masyarakat penerima sertifikat.

Arsenal Bakal Ditinggal Aaron Ramsey ! Ini yang Membuat Kecewa Unai Emery

Bupati Agas dalam acara itu melakukan penyerahan sertifikat secara simbolis kepada 10 warga.

Bupati Agas menegaskan, di Matim masih banyak kasus tanah yang bermasalah yang berdampak pada adanya konflik. Bahkan konflik tanah sampai pada tindak pidana yang menyebabkan orang berdarah-darah.

“Semua ini bisa terjadi karena persoalan tanah belum ada sertifikat tanah. Tetapi dengan ada sertikat tanah tentu dibermanfaat untuk kebutuhan pribadi dan kepentingan usaha,” ujar Bupati Agas.

Lanal  Maumere Kumpulkan 100 Karung Sampah di Pantai Wai Rii

Ia mengungkapkan, masyarakat harus tertib membayar pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan Bagi Daerah (PAD).

Sementara itu, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Matim, Nggai Elisabeth dalam laporannya mengatakan, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Matim sudah dilakukan dengan adanya pengukuran 5.500 bidang tanah pada 15 desa/ kelurahan yang tersebar di empat kecamatan.

Bukan saja, BPN Matim pun sudah penertibitan sertifikat untuk 4.000 bidang tanah.

Kapal Evakuasi Penumpang KMP Sangke Palangga Tiba di Pelabuhan Marapokot

“PTSL tahun 2018 merupakan program nasional untuk tanah yang belum bersertifikat dalam wilayah desa yang sudah pihaknya tunjuk atau ditetapkan sebelumnya. Untuk Matim target pengukuran dari program PTSL sebanyak 5.500 bidang sementara yang akan dilakukan sertifikat sebanyak 4.000,” kata Elisabeth.(*)

Penulis: Aris Ninu
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved