Berita Kabupaten Lembata

Penjabat Sekda Lembata Diperiksa Dua Jam

Amuntoda diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penyalahgunaan keuangan negara oleh oknum mantan kepala desa Tobotani

Penjabat Sekda Lembata Diperiksa Dua Jam
POS KUPANG/FRANS KROWIN
Penjabat Sekda Lembata, Anthanasius Amuntoda (kiri) diperiksa penyidik tipikor Polres Lembata, Selasa (8/1/2019). 

POS -KUPANG.COM| LEWOLEBA -- Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Lembata, Anthanasius A. Amuntoda, diperiksa sekitar dua jam di Polres Lembata. Amuntoda diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penyalahgunaan keuangan negara oleh oknum mantan kepala desa Tobotani berinisial AB.

Pemeriksaan Amuntoda itu sedianya berlangsung pada Selasa (8/1/2019) pukul 10.00 Wita. Namun pemeriksaan itu molor sekitar empat jam, karena pelbagai kesibukan. Amuntoda baru diperiksa pukul 14.00 Wita dan baru berakhit sekitar pukul 16.00 Wita. Saat diperiksa, Amuntoda didampingi Kabag Hukum Setda Lembata, Bosco Yohanes bersama dua staf lainnya, yakni Emilianus Laba Blolok dan Bartholomeus Hipir.

Dalam pemeriksaan itu, Amuntoda menjelaskan tentang mekanisme pembayaran anggaran dalam proyek pembangunan pos pelayanan terpadu (posyandu) di Desa Tobotani, Kecamatan Buyasuri tahun anggaran 2017 lalu.

Dalam proyek tersebut, total anggaran yang dialokasikan sekitar Rp 200 juta. Namun pelaksanaannya, dana yang diduga diselewengkan oleh oknum mantan kades, berinisial AB itu, lebih dari Rp 100 juta. Atas kasus itulah Amuntoda dimintai keterangan karena dirinya mengemban tugas sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lembata.

Kepada Pos Kupang.Com seusai diperiksa penyidik tipikor Polres Lembata, Amuntoda
mengatakan dirinya dicecar sejumlah pertanyaan. Namun ia tak ingat persis berapa banyak pertanyaan yang dialamatkan kepadanya. Semua pertanyaan itu dapat dijawab dengan baik.

Lion Air Langganan Masyarakat Sumba !  Muat Hasil Perikanan dan Pertanian

Terkait Ketiadaan Tenaga Medis di Desa Golo Riwu! Ini Tanggapan Pemkab Manggarai Barat

Dikatakannya, ia juga senang dengan pemeriksaan yang dilakukan penyidik tipikor tersebut. Ia senang karena bisa memberi penjelasan tentang mekanisme pencairan dan penggunaan dana desa sesuai aturan yang berlaku. Dengan penjelasan tersebut, diharapkan penyidik dapat bekerja sesuai tupoksi yang diemban sehingga bisa memberikan efek jera terhadap kepala desa yang lain.

Informasi yang dihimpun Pos Kupang.Com, menyebutkan, saat pemeriksaan berlangsung, beberapa kali Amuntoda yang juga sebagai Kepala BKD Kabupaten Lembata itu menghubungi stafnya di kantor BKD. Ia menanyakan beberapa hal terkait realisasi dana desa dalam pembangunan posyandu.

Ia menanyakan hal tersebut, karena secara teknis, stafnya yang menangani urusan itu. Lagi pula untuk realisasi anggaran, BKD hanya berperan seperti kasir. "Kalau ada permintaan pembayaran, maka kami penuhi permintaan itu. Soal apakah pembayarannya sesuai dengan kondisi fisik proyek atau tidak, itu urusan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)," ujar Amuntoda.

Menurut dia, urusan teknis pekerjaan itu ada pada Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Lembata. Sebab instansi itu mengemban tugas sampai pada pengawasan pekerjaan tersebut. BKD hanya punya tugas merealisasikan anggaran bila ada permintaan.

"Dalam kasus posyandu di Desa Tobotani itu, peran kami di BKD hanya merealisasikan anggaran sesuai permintaan. Sedangkan urusan teknisnya, ada pada Dinas Sosial dan PMD. Karena sudah ada permintaan dari PMD maka kami merealisasikan anggaran itu," urai Amuntoda.

Dalam kasus posyandu di Desa Tobotani yang menghadirkan Amuntoda sebagai saksi, karena pejabat tersebut telah menggelontorkan uang 100 persen untuk membayar item pembangunan posyandu tersebut. Padahal pada saat realisasi dana proyek tersebut, fisik gedung posyandu tersebut baru 50 persen. (Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Frans Krowin)

Penulis: Frans Krowin
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved