Opini Pos Kupang

Sopi: Antara Kebijakan vs Budaya Masyarakat NTT

Sopi adalah nama lokal minuman beralkohol hasil dari penguapan cairan dari pohon aren atau lontar yang produksi oleh masyarakat di NTT

Sopi: Antara Kebijakan vs Budaya Masyarakat NTT
POS KUPANG/HERMINA PELLO
ilustrasi 

Oleh Dr. Frans Salesman, SE.,M.Kes
Pengamat Kesehatan Masyarakat, Dosen STIKes Citra Husada Mandiri Kupang

POS-KUPANG.COM - Wacana tentang legalisasi produksi, distribusi, dan konsumsi minuman sopi telah menjadi topik pembicaraan masyarakat di NTT jelang tutup tahun 2018. Sebagian masyarakat menolak dan sebagiannya lagi menerima rencana legalisasi tersebut.

Belum ada pikiran jalan tengah atas pro dan kontra wacana tesebut. Walaupun artikel ini telah dipublikasi Journal of Drug and Alcohol Research terbit di Brussel-Belgia (Vol. 7/2018), namun penulis ingin menambah referensi ilmiah sebagai pencerahan di dalam perwacanaan tentang budaya minum sopi di masyarakat.di NTT.

Telaah Ilmiah

Sopi adalah nama lokal minuman beralkohol hasil dari penguapan cairan dari pohon aren atau lontar yang produksi oleh masyarakat di NTT. Kata sopi berasal dari bahasa Belanda, yaitu zoopje, berarti alkohol cair. Proses pembuatan melalui pembakaran selama berjam-jam dan hasil penguapannya diendapkan menjadi cairan yang disebut sopi.

Kepoin Ramalan Zodiak Kamu Hari Ini Senin 1 Januari 2019, Karir dan Asmara

Jadi Drama Korea Pertama yang Tayang di Youtube, Ini 4 Fakta Drakor Top Management

V BTS Ulang Tahun, ARMY Baper, V Citakan dan Ucapkan Kata-Kata yang Mengharukan

Cairan minuman sopi yang berkualitas "sedang" dengan kadar alkohol 30% biasanya hanya diuapkan satu kali, sedangkan, sopi berkualitas bagus dengan kadar alkohol >30% diuapkan dua kali. Sopi selalu hadir sebagai minuman bernilai adat dalam upacara adat-istiadat masyarakat NTT. Karena alasan itulah sopi tetap abadi sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat.

Menyadari akan akibat konsumsi alkohol berlebihan terhadap kesehatan manusia, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang Pengaturan dan pengawasan minuman beralkohol di Indonesia.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1997 berisi pengaturan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol legal, namun telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Pada era Reformasi, diterbitkan lagi Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 yang mengatur minuman beralkohol sebagai barang dalam pengawasan pihak berwenang.

Dalam Peraturan Presiden ini disebutkan kategori minuman beralkohol yang diproduksi industri adalah minuman mengandung etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi dan minuman beralkohol tradisional diproduksi secara tradisional dan turun temurun dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

Halaman
123
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved