Berita Kabupaten Belu

Ini Konsekwensi Caleg Yang Tidak Sampaikan LPSDK

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) wajib dilaporkan kepada KPU setempat sesuai jadwal yang ditentukan. Pelaporan LPSDK dilakukan masin

Ini Konsekwensi Caleg Yang Tidak Sampaikan LPSDK
POS KUPANG.COM/TENI JENAHAS
BIMTEK--Peserta bimbingan teknis Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) kepada pimpinan parpol dan operator kabupaten belu lpsdkSidakam (Sistem informasi dan Kampanye), di Aula Sustersan SsPS, Jumat (21/12/2018). 

Laporan Reporter POS KUPANG.COM,Teni Jenahas

POS KUPANG.COM| BETUN----Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) wajib dilaporkan kepada KPU setempat sesuai jadwal yang ditentukan. Pelaporan LPSDK dilakukan masing-masing caleg yang secara kolektif dilakukan oleh partai politik.

Apabila ada caleg yang tidak melaporkan LPSDK dan salah melaporkan LPSDK akan menerima konsekwensinya. Konsekwensi paling berat adalah tidak dilantik sebagai anggota DPRD.

Hal itu disampaikan Devisi Hukum KPU Kabupaten Malaka, Emanuel Adipapa saat memberikan bimbingan teknis Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) kepada pimpinan parpol dan operator
Sidakam (Sistem informasi dan Kampanye) di Aula Susteran SsPS Betun, Jumat (21/12/2018).

Gubernur NTT Viktor Laiskodat Nyanyikan Lagu Bareng Kaka Slank, Lihat Aksi Heboh Gubernur NTT Ini

Menurut Eman, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye jadwalkan dari 23 Desember 2018 sampai dengan 1 Januri 2018. Tanggal 2 Januari semua LPSDK wajib dilaporkan kepada KPU sehingga KPU mengumumkan LPSDK kepada publik. LPSDK tidak diberi ruang untuk masa perbaikan.

"LPSDK tidak ada ruang untuk masa perbaikan. Apa yang dilaporkan itu sudah final. Oleh karena itu lihat baik-baik," tegas Eman.

Menurut Eman, LPSDK akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Apabila dalam audit tersebut, KAP menemukan kejanggalan atas LPSDK yang dilaporkan caleg maka caleg siap menerima konsekwensinya. Konsekwensi paling berat adalah tidak dilantik menjadi anggota DPRD.

Apabila caleg yang bersangkutan salah melaporkan LPSDK dan ia lolos sebagai anggota DPRD maka caleg yang bersangkutan tidak dilantik.

Menurut Eman, Pelaporan LPSDK merujuk pada PKPU nomor 23 yang diubah dalam PKPU 29 tentang Dana Kampanye.

Bimbingan Teknis Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) diikuti pimpinan parpol dan operator Sidakam (Sistem informasi dan Kampanye). Materi disampaikan Devisi Hukum, Emanuel Adipap dan Devisi Tekenik, Yoseph Nahak. (*).

Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved