Opini Pos Kupang

Politik Hukum Alkohol di NTT

Bahwa dua sudut pandang yang bertolak belakang ini tentunya menimbulkan suatu tanda tanya tentang alkohol.

Politik Hukum Alkohol di NTT
ilustrasi 

Minuman beralkohol dianggap menjadi faktor pemicu tingginya angka kriminalitas di beberapa daerah di Indonesia, di mana 58% kasus yang terjadi akibat kondisi mabuk atau pengaruh minuman beralkohol.

Kondisi ini sering menyulut perkelahian, tawuran, menganggu ketertiban umum, hilangnya rasa aman, dan rusaknya tatanan sosial dalam masyarakat.

Dampak negatif yang diakibatkan minuman beralkohol begitu kompleks, namun faktanya minuman beralkohol masih banyak diproduksi, diimpor dan diperjualbelikan secara bebas, sehingga membahayakan kehidupan manusia, terutama anak dan remaja, hilangnya rasa aman dan ketentraman di masyarakat serta jatuhnya korban jiwa.

Sementara penegakan hukum terhadap masalah yang diakibatkan minuman beralkohol masih lemah. Pengaturan yang berkaitan dengan larangan terhadap minuman beralkohol masih tersebar di banyak Peraturan Perundang-undangan dan masih bersifat sektoral dan parsial.

Belum adanya Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai minuman beralkohol mengakibatkan lemahnya aturan di tingkat pelaksanaan. Hal itu menyulitkan pengawasan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah serta tidak adanya kepastian hukum terkait dengan pengaturan minuman beralkohol.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang komprehensif dalam suatu Undang-Undang mengenai larangan minuman beralkohol (vide penjelasan umum atas Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Larangan Minuman Beralkohol).

Selain itu upaya melegalkan minuman beralkohol perlu memperhatikan peraturan-peraturan yang lebih tinggi terkait pengaturan minuman beralkohol termasuk Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32/M-Dag/Per/5/2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Dengan begitu politik hukum minuman beralkohol di NTT secara hukum tidak bermasalah baik secara horisontal maupun secara vertikal.

Politik hukum minuman beralkohol tetap harus memperhatikan aspek hukum sebagai panglima dengan berasaskan perlindungan, ketertiban dan kepastian hukum, keberlanjutan, keseimbangan dan keterpaduan.

Pengaturan hukum untuk melegalkan minuman beralkohol harus memperhatikan aspek kebahagiaan dan kesejahteraan manusia (rakyat NTT) karena itulah tujuan hukum yang sesungguhnya.

Halaman
1234
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved