Opini Pos Kupang

Politik Hukum Alkohol di NTT

Bahwa dua sudut pandang yang bertolak belakang ini tentunya menimbulkan suatu tanda tanya tentang alkohol.

Politik Hukum Alkohol di NTT
ilustrasi 

Oleh Mikhael Feka
Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang & Advokat

POS-KUPANG.COM - Wacana melegalkan alkohol oleh Gubernur NTT menjadi berita utama di beberapa media cetak maupun elektronik di NTT beberapa waktu lalu.

Hal ini tentunya mengagetkan dan menjadi bahan perbincangan banyak besar orang karena alkohol (minuman keras lokal yang disebut sopi atau moke) dilarang oleh undang-undang dan bahkan di beberapa kabupaten dibuatkan peraturan daerah (perda) yang melarang dengan keras alkohol ini.

Bahwa dua sudut pandang yang bertolak belakang ini tentunya menimbulkan suatu tanda tanya tentang alkohol.

Ramalan Zodiak Malam ini, Sagitarius Dihantui Kaka-katanya Sendiri, Virgo Menikmati Hasil

Drakor Clean With Passion For Now Rating Tertinggi di Episode 1, Malam ini Episode 2 Tayang

Intip Penampilan Para Idol Kpop di Red Carpet MAMA 2018 di Jepang, Ada Wanna One Hingga BTS!

Penulis menganalisis bahwa larangan terhadap alkohol maupun melegalkan alkohol sama-sama memiliki politik hukum masing-masing pada awal mulanya.

Politik hukum untuk melarang alkohol dilandasi oleh suatu pemikiran mendasar bahwa alkohol menjadi sumber konflik dan masalah di masyarakat.

Untuk meredam konflik tersebut dibuatlah aturan dengan maksud agar mencegah konflik di masyarakat. Sedangkan politik hukum melegalkan alkohol menurut penulis dilandasi argumentasi bahwa alkohol tidak secara langsung menjadi penyebab kejahatan masyarakat atau menjadi penghambat pembangunan manusia baik fisik maupun non fisik namun bagaimana penggunaan alkohollah yang menentukan.

Penggunaan alkohol perlu didasari kesadaraan yang tinggi agar tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Sebaliknya kesadaran yang rendah mengakibatkan sulitnya suatu negara atau daerah untuk bertumbuh dan berkembang.

Melegalkan alkohol setidak-tidaknya perlu dilihat atau dikaji dari beberapa sudut pandang yakni hukum, filosofis, budaya, sosiologis dan ekonomis.

Sudut Pandang Hukum

Halaman
1234
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved