Berita NTT Terkini

Gubernur NTT, Viktor Laiskodat Bersikukuh Soal Tarif Masuk Taman Nasional Komodo 500 Dollar  

Alasannya, tarif itu tidak sekadar melihat komodo, tapi sebagai donasi untuk menjaga kelangsungan hidup komado.

Gubernur NTT, Viktor Laiskodat Bersikukuh Soal Tarif Masuk Taman Nasional Komodo 500 Dollar  
Wikipedia/Kolase Pos-Kupang.com
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat dan komodo. 

Laporan Reporter Pos-Kupang.Com, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat  bersikukuh  mempertahankan gagasannya untuk menaikkan tarif masuk Taman Nasional Komodo (TNK) senilai  500 US Dollar.  

Alasannya,  tarif itu tidak sekadar melihat komodo, tapi sebagai donasi untuk menjaga kelangsungan hidup komado. Apalagi  ada keindahan lain yang bisa dinikmati wisatawan hanya dengan sekali membayar tiket masuk.   

“Di sana Anda bisa menikmati keindahan Pulau Padar, Pink Beach, Pulau Kelelawar dan berbagai atraksi lur biasa yang ada di sana.  Orang stress karena hutang saja, masuk ke Labuan Bajo stresnya bisa turun 50 persen,” kata Viktor dalam Jumpa pers usai Talkshow Collaborative Destination Development (CDD) yang diselenggarakan PT Angkasa Pura I di Aston Hotel Kupang, Selasa (11/12/2018).

Viktor mengaku heran dengan berbagai polemik terkait kenaikan tarif masuk TNK yang ia  wacanakan.

“Mengapa 500 dollar? Karena di situ satu-satunya yang ada Komodo. Kalau ke Butan lihat gajah  saja, harus bayar 250 dollar dan dituntut harus 10 hari dengan total 2.500 dollar.  Masa lihat komodo yang binatang langka,  murah,” kata Viktor.

Nilai tarif masuk ke Komodo itu, jelas Viktor, bukan soal kaya atau tidak. Tapi soal kepedulian terhadap lingkungan hidup dan alam. Tidak ada konservasi di dunia yang murah. Teman-teman cek,  tidak konservasi yang murah. Karena itu butuh peran serta setiap orang untuk mendonasikan 500 dollar US untuk menjaga agar Komodo tetap ada,” jelas Viktor.

Konferensi Anak Muda di Kupang, Kabar Bohong dan Ujaran Kebencian Tidak Keren!

Viktor mengakui, kewenangan pengelolaan TNK saat ini memang ada di Kementerian Lingkungan Hidup. Namun ia mengungkapkan, telah berbicara dengan Menteri Lingkungan Hidup terkait gagasannya tersebut dan meminta TNK dikelola Pemerintah Provinsi NTT.

“Saya sudah bicara dengan Menteri Lingkungan Hidup. Sudah dijawab.  Secara prinsip setuju, hanya secara teknis akan dikerjakan oleh tim teknis.  Tapi tidak akan beda-beda jauh dengan apa yang kami sampaikan karena walaupun kewenangan ada di pusat, gubernur juga punya peran, karena gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah,” jelas Viktor.

Sebagai kepala daerah juga sebagai kepala wilayah, katanya, ketika ada kebijakan atau kewenangan pemerintah pusat, ternyata tidak berjalan baik untuk mengentaskan kemiskinan ataupun untuk  memberikan kontribusi agar pembangunan di daerah itu bertumbuh maka gubernur berperan untuk mengambil langkah untuk menyelematkan  masyarakat dan mendorong  pertumbunhan ekonomi di daerah  lebih baik.

Halaman
12
Penulis: Adiana Ahmad
Editor: Agustinus Sape
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved