Berita NTT Terkini

Status Hukum Tanah Undana Kupang Belum Inkracht

Status hukum tanah Negara di Universitas Nusa Cendana (Undana) hingga kini belum inkracht

Status Hukum Tanah Undana Kupang Belum Inkracht
POS-KUPANG.COM/Adiana Ahmad
Kepala Kantor Wilayah Kakanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali Nusra, Ngakan PutuTagel 

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Status hukum tanah Negara di Universitas Nusa Cendana (Undana) hingga kini belum inkracht karena masih ada upaya banding yang diajukan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN Kupang).

Sebelumnya, di tingkat pengadilan pertama, Negara dalam hal ini DJKN kalah dan dimenangkan oleh penggugat dalam sengketa tanah Undana Kupang. Pengadilan mewajibkan Negara mengganti rugi kepada penggugat senilai Rp 800 miliar.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali Nusra, Ngakan Puti Tagel dalam keterangan persnya di Lantai IV Gedung Keuangan Negara Kupang, Selasa (11/12/2018), mengatakan, di pengadilan pertama Negara memang kalh dan diwajibkan ganti rugi ke penggugat senilai Rp 800 miliar.

Pengusaha Papua Pesan 50 Ton Bawang Merah di Lembata

Namun Negara melalui DJKN, kata Puti Tagel melakukan upaya banding. "Sekarang masih berproses," terang Putu.

KPKNL DJKN Kupang Berhasil Sertifikasi 100 Bidang Tanah Negara di NTT

Ia mengatakan, tanah di Undang sebenarnya sudah bersertifikat tapi tetap digugat. "Kita menghargai penggugat menggunakan haknya sebagai warga Negara. Siapa saja boleh menggugat. Kita tidaka mungkin menghalangi orang untuk menggugat. Tinggal kita buktikan di pengadilan," demikian Putu. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Adiana Ahmad)

Penulis: Adiana Ahmad
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved