Ketua LMND EW NTT Menilai Penyelesaian Kasus HAM Hanya Ilusi Bagi Rakyat

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Wilayah NTT, Fransisco Lopes mengatakan, penyelesaian kasus HAM di Indonesia hanya ilusi yang diberikan kepada rakyat.

"Karena bagi kami bahwa negara ini diisi orang-orang yang notabene dari kelas-kelas borjuasi sehingga bangunan sistem ini adalah milik mereka, oleh karena itu membicarakan tentang penyelesaian kasus HAM adalah ilusi bagi rakyat lebih khusus bagi petani, buruh, kaum miskin kota, pemuda dan mahasiswa atau konsepsi abstrak saja yang tidak ada pelaksanaannya, berbeda jauh dengan konsepsi-konsepsi di dalam pelaksanaannya," ungkap Fransisco usai menggelar aksi di Jln Adisucipto Penfui, Kota Kupang, Senin (10/12/2018) sore.

Mahasiswa Politani Kupang ini menilai, penyelenggaraan demokrasi di Indonesia tidak berpihak pada rakyat kecil.

• Satu PSK yang Dijaring Pol PP Flotim Ternyata Perempuan Difabel

Hal itu, lanjut Fransisco, dapat dilihat dari terbatasnya ruang demokrasi dan penuntasan berbagai kasus pelanggaran HAM sejak orde baru hingga kini yang belum dituntaskan.

"Kami tetap konsisten bahwa negara harus bertanggung jawab atas setiap kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan baik pembunuhan Munir, Marsinah, pembantaian 1965, kasus Talang Sari, kasus Tanjung Priok serta Penculikan dan pembunuhan aktivis 1998," katanya.

• Melihat PSK Saat Operasi, Oknum Pol PP Flores Timur Kabur Melarikan Diri, Ternyata Ini Penyebabnya

"Dan konteks NTT beberapa bulan yang lalu yakni pembunuhan Poro Duka dan tindakan represif oleh militer," tambah Fransisco mencontohkan kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan di Provinsi NTT.

Menurutnya, pengentasan kasus HAM harus diselesaikan secara nasional hingga tingkat regional.

Selain itu, Fransisco secara organisasi juga menegaskan bahwa pihaknya mendukung perjuangan kemerdekaan West Papua.

"LMND secara nasional hingga di eksekutif terkecil bersolidaritas dan mendukung gerakan pembebasan West Papua. Mendukung untuk negara Indonesia dan PBB memberikan hak demokratis untuk menentukan nasib bagi bangsa West Papua sendiri tetapi dengan landasan perjuangan kelas di dalam memberikan hak-hak demokratis bagi rakyat West Papua tersebut," katanya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana)