Legalkan Miras! MUI NTT Minta Gubernur dengarkan Aspirasi Tokoh Agama

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Ketua MUI Provinsi NTT, KH Abdul Kadir Makarim menutup Rapat Koordinasi Antar Daerah (Rakorda) Majelis Ulama Indonesia Wilayah IV(Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur) dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) MUI Provinsi NTT, di Cendana Room Papa John's Hotel, Sabtu (8/12/2018)malam.

Aba begitu dirinya kerap disapa bersyukur karena Rakorda dan Rakerda bisa selesai, hasil rekomendasi akan disampaikan kepada pihak terkait dan akan sama-sama diperjuangkan di kabupaten/kota masing masing.

"Rekomendasi Rakorda di wilayah IV akan diteruskan ke MUI pusat. Terima kasih untuk semuanya, karena telah bersusah payah dalam pelaksanaan kegiatan ini," tuturnya.

Aba mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam Rakorda dan Rakerda ini. Semoga tahun depan pelaksanaan Rakorda bisa dilaksanakan di provinsi Jawa Timur.

Rakerda yang mengusung tema "Penguatan Kelembagaan MUI dalam Mendorong Tegaknya Keadilan untuk kesejahteraan" ini menghasilkan rekomendasi diantaranya mendukung program kerja, visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023.

• DPRD NTT Minta Pemerintah Jangan Remehkan DPD di Labuan Bajo

MUI NTT mengimbau dan mendukung agar Gubernur dan Wakil Gubernur NTT menjadikan NTT daerah terbuka untuk semua komponen anak bangsa sepanjang tidak melanggal 4 pilar kebangsaan yang telah menjadi konsensu nasional.

Rekomendasi yang dibacakan oleh Sekretaris Komisi Rekomendasi, Jamaludin Mustafa, juga menyebutkan wacana tentang melegalkan miras di wilayah NTT oleh Bapak Gubernur NTT,

MUI NTT mengimbau sebelum ditetapkan terlebih dahulu membuka ruang untuk mendengarkan aspirasi dari tokoh-tokoh agama dan lembaga keagamaan, serta komponen masyarakat lainnya di NTT.

Lanjutnya, MUI NTT di semua level kepengurusan dan umat Ispan di NTT mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) DPR, DPRD provinsi, DPRD

Kabupaten/Kota, DPD serta Presiden dan Wakil Presiden Pemilu tahun 2019 dengan menggunakan hak pilihnya secara proporsional dan demokratis.

MUI NTT meminta kepada Gubernur NTT agar memberikan penegasan kepada Bupati dan Walikota untuk dapat mengalokasikan pendanaan kegiatan MUI Kabupaten/Kota di APBD masing-masing sebagaimana amanat PerPres RI nomor 151 tahun 2014.

"MUI juga meminta kepada Gubernur untuk memperjuangkan penambahan kuota haji dari yang sekarang menjadi dua kloter penuh," ujarnya. (*)