Berita Kabupaten Kupang

PKGD Minta Bupati Kupang Terbitkan Rekomendasi Hitam Diatas Putih

Jika usaha membuahkan hasil yang baik maka dirinya akan mengundang gubernur, kapolda, danrem, unsur forkopimda di Kabupaten Kupang untuk panen perdana

PKGD Minta Bupati Kupang Terbitkan Rekomendasi Hitam Diatas Putih
POS KUPANG/EDY HAYONG
Kuasa Hukum PT PKGD ketika memberikan keterangan kepada wartawan di Kupang, Kamis (6/12/2018) 

POS KUPANG.COM I KUPANG-- Manajemen PT Puncak Keemasan Garam Dunia  (PKGD) meminta Bupati Kupang tidak sebatas omong terkait pekerjaan mengelola lahan usaha garam di Kabupaten Kupang.

Bupati harus berani mengeluarkan rekomendasi hitam diatas putih agar dijadikan dasar untuk bekerja tanpa ada ijin dari Pemkab Kupang. Jika tidak ada rekomendasi tertulis, pihak PKGD tidak berani mengikuti arahan karena itu  melawan hukum.

Kuasa Hukum PT PKGD, Henry Indraguna didampingi anggota, Adi Sutrisno Simanjuntak dan rekan menyampaikan hal ini kepada wartawan di Kupang, Kamis (6/12/2018).

Henry menjelaskan, pihaknya sangat serius dalam mengembangkan usaha garam di wilayah Kabupaten Kupang. Namun, kendala yang dihadapi saat ini Pemkab Kupang tidak memberikan ijin dan terkesan dihambat.

Seluruh persyaratan sudah diajukan melalui pemerintah Kecamatan Kupang Timur tetapi  camat tidak menandatangani apa yang diajukan tersebut karena dilarang Plt Sekda Kabupaten Kupang.

Dalam proses mendapatkan surat ijin, kata Henry, Plt Bupati Kupang, menyampaikan kepada pihaknya untuk bekerja dahulu sementara surat ijin menyusul. Permintaan ini tentu membingungkan karena ini sama dengan menyuruh PKGD melawan hukum.

Uang Milik Kelompok Tani Siinar Himodo Rp 9,3 Juta Raib dari Jok Mobil

Wajib Simak! Rute Baru Labuan Bajo - Lombok dan Labuan Bajo - Maumere Dilayani Wings Air

Akademisi Komunikasi Unwira, Lucy Max, M.I.Kom : Perlu Media Literasi Untuk Masyarakat

"Bupati minta kami  kerja dulu. Kami  bingung. Jangan arahkan kami melawan hukum. Kerja dulu baru keluarkan ijin, kami tidak mau. Kami tidak akan kerja tanpa ada ijin. Kalau suruh kami kerja maka kami dari PKGD dan pemkab buat kesepakatan bersama untuk tidak kerja dan cabut saja HGU kami disaksikan semua elemen.Jika paksakan kami kerja maka tolong bupati keluarkan rekomendasi ditandatangani untuk kami kerja tanpa ijin. Harus ada hitam di atas putih bukan omong doang. Jangan nanti kami sudah kerja lantas melawan hukum lalu ada semacam  cuci tangan, itu yang kami tidak mau," tegasnya.

Menurutnya, terkait gugatan di Pengadilan, obyek gugatan  bukan gugatan tanah tapi perbuatan melawan hukum.  Ada orang lain yang masuk lahan  HGU milik PKGD sehingga materi gugatan lebih pada perbuatan bukan obyek tanahnya. 

Sebelumnya diberitakan, manajemen PT PT Puncak Keemasan Garam Dunia  (PKGD) diminta untuk menunjukan bukti usaha garam di Kabupaten Kupang bukan urus wara wiri.

Pemerintah Kabupaten Kupang mempersilahkan perusahaan ini membangun komunikasi dengan warga yang memiliki lahan agar bisa berusaha. Pemerintah memberi ruang untuk berusaha pada tahap pertama ini di lahan paling banyak 200 hektar.

Halaman
12
Penulis: Edy Hayong
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved