Berita Kabupaten Nagekeo

BPBD Nagekeo Adakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penanggulangan Bencana Bagi Kades

memberikan arah dan petunjuk kepada para pelaku urusan penanggulangan bencana tentang sistem dan alur penanggulangan bencana

BPBD Nagekeo Adakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penanggulangan Bencana Bagi Kades
POS KUPANG/GORDI DONOFAN
Suasana saat kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Bencana di Aula BPBD Nagekeo, Jumat (7/12/2018). 

POS-KUPANG.COM | MBAY -- Badan Penanggulangan Nagekeo menggelar sosialiasi tentang peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan bencana bagi kepala desa dan pengurus desa tangguh.

Kegiatan itu digelar di aula Kantor BPBD Nagekeo, Jumat (7/12/2018).

Ketua Panitia kegiatan, Marianus U.Dhaki Dae, S.Pt, kepada POS KUPANG.COM, menjelaskan, latar belakang kegiatan ini adalah regulasi atau perundang-undangan tentang penanggulangan bencana alam harus diketahui oleh masyarakat.

Regulasi untuk menjalankan urusan penanggulangan bencana tetap menjadi acuan utama karena membutuhkan pengerahan begitu banyak sumber daya yang harus dapat dipertanggungjawabkan, agar kecepatan, ketepatan dan ketuntasan penanggulangan bencana dapat tercapai.

Ia menyebutkan yang mengikuti kegiatan adalah 10 orang kepala desa dan 10 orang ketua Desa tangguh yang tersebar di tujuh kecamatan yang ada di Nagekeo.

Gudang Pengolahan Ikan Berkapasitas 100 Ton di Kota Larantuka Segera Beroperasi

Sampah Kiriman Jejali Pantai Samping Pelabuhan Laut Larantuka

Walikota Batal Lantik Pejabat, Yohanes Sebut Banyak Sudah Siap Syukuran

"Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam hal ini BPBD memandang perlu untuk melakukan sosialisasi perundang-undangan ini dengan harapan bahwa masyarakat maupun dunia usaha dapat memahami sistem dan alur penanggulangan bencana sehingga marwah tujuan utama sebagaimana diamanatkan dalam falsafah dasar penanggulangan bencana dapat tercapai yaitu, menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana," ujar Marianus.

Ia menjelaskan tujuan sosialisasi ini adalah memberikan arah dan petunjuk kepada para pelaku urusan penanggulangan bencana tentang sistem dan alur penanggulangan bencana sesuai dengan tata aturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu tujuannya adalah memberikan arah sistem penanggulangan bencana di desa dan kelurahan sesuai dengan potensi atau kelurahan.

"Sasarannya adalah terbangunnya sistem penanggulangan bencana yang transparan dan akuntabel sesuai peruntukan. Dengan sosialisasi Peraturan Undang-undangan ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi dan catatan-catatan mendasar dalam pola penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah khususnya di desa dan kelurahan," ungkap Marianus.(Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Gordi Donofan)

Penulis: Gordi Donofan
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved