Berita Kabupaten Lembata Terkini

KPK Puji Bupati Sunur, Laporkan Gratifikasi

Koordinator Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah NTT, Alfi Rahman Waluyo, memuji Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur.

KPK Puji Bupati Sunur, Laporkan Gratifikasi
POS-KUPANG.COM/Frans Krowin
Koordinator Korsupgah KPK Wilayah NTT, Alfi Rahman Waluyo menyajikan materi saat Sosialisasi Gratifikasi dan Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan APBD dan Dana Desa di Aula Kantor Bupati Lembata, Kamis (6/12/2018) sore. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Frans Krowin

POS-KUPANG.COM | LEWOLEBA - Koordinator Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah NTT, Alfi Rahman Waluyo, memuji Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur.

Apresiasi itu diberikan karena hanya satu-satunya bupati di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang melaporkan kasus gratifikasi ke KPK.

"Di NTT ini hanya satu-satunya bupati, yaitu Bupati Lembata (Eliaser Yentji Sunur) yang melaporkan gratifikasi KPK. Sedangkan daerah lainnya tidak," ujar Waluyo disambut aplaus meriah para kepala desa dan para pimpina OPD pada acara Sosialisasi Gratifikasi dan Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan APBD dan Dana Desa di Aula Kantor Bupati Lembata, Kamis (6/12/2018) sore.

Fahmi Darmawansyah Bangun Kamar untuk Berhubungan Badan di Lapas Sukamiskin, Ini Tarifnya

Dikatakannya, gratifikasi tidak dibolehkan bila berhubungan dengan jabatan. Dan, di NTT ini, yang melaporkan gratifikasi ke KPK hanya Bupati Lembata. Ini patut dicontohi karena melakukan hal yang sejalan dengan aturan yang berlaku di negara ini.

Kominfo Pantau Medsos 24 Jam Sehari untuk Pastikan Tak Ada Perpecahan Politik

"Nanti Pak Bupati bisa menceritakan bagaimana melaporkan gratifikasi ke KPK. Mestinya hal semacam ini dilakukan oleh semua aparatur sipil negara terlebih para pimpinan. Di negara ini ada aturan tentang gratifikasi dan semua komponen harus melaporkan itu. Tapi selama ini baru Bupati Lembata yang melakukan itu," ujar Waluyo.

Saat itu ia sekilas membeberkan tentang gratifikasi dan beberapa hal sebagai pengecualian dari gratifikasi. Ia berharap setelah sosialisasi tersebut semua pihak, baik kepala desa, camat, pimpinan OPD, dan semua unsur pimpinan di Kabupaten Lembata, melaporkan gratifikasi ke KPK atau ke lembaga penegak hukum lainnya.

Pada sesi tanya jawab, Camat Atadei, Petrus Peka Soge sempat dicecar oleh Waluyo soal praktik gratifikasi yang terjadi di wilayah kecamatan tersebut. Sedert pertanyaan dilontarkan kepada camat tersebut setelah yang bersangkutan mengatakan bahwa pemberian selendang atau kain sarung kepada pejabat yang melakukan kunjungan ke desa-desa.

Camat Petrus mengatakan, di Lembata, pengalungan selendang kepada pejabat saat berkunjung ke desa adalah tradisi. Ia tidak mengategorikannya sebagai gratifikasi karena pemberian selendang itu sebagai tanda hormat dan atau penghargaan masyarakat kepada pemimpinnya.

"Di Kecamatan Atadei, hal semacam ini sudah menjadi tradisi sehingga bagi kami tidak bisa disebut sebagai gratifikasi," ujarnya. Atas jawaban itu, Waluyo lantas menyebutkan, "Berarti Pak Camat punya banyak selendeng." Kalimat Waluyo itu langsung disambut dengan tawa oleh semua yang hadir dalam acara tersebut. Bupati Sunur pun tertawa atas kalimat Waluyo tersebut. (*)

Penulis: Frans Krowin
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved